Banjarmasin (ANTARA) - Sebagai pemenang Pemilu 2019 untuk calon anggota legislatif di DPRD Kalimantan Selatan, Partai Golkar sudah dipastikan akan mendapat jatuh kursi ketua untuk memimpin di "Rumah Banjar".
Lantas siapa sosok yang akan menduduki Ketua DPRD Kalsel masih menjadi misteri. Namun menurut anggota Dewan Kehormatan DPD Partai Golkar Kalsel DR H Fauzan Ramon, yang berhak menjadi ketua haruslah peraih suara terbanyak pada pemilu.
"H Rusli yang meraih sekitar 51 ribu lebih suara di Dapil Kalsel 2 (Kabupaten Banjar) tentu sesuai prosedur layak ditunjuk sebagai Ketua DPRD Kalsel sebagai peraih suara terbanyak," kata Fauzan, Minggu.
Diketahui selain H Rusli, nama lain yang disebut-sebut jadi kandidat kuat, yakni Hasanuddin Murad yang meraih 41 ribu lebih suara di Dapil Kalsel 3 (Kabupaten Barito Kuala) serta H Supian HK yang perolehan suaranya masih jauh di bawah kedua koleganya itu.
Namun Supian HK yang merupakan Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel dan Ketua Tim Sukses Lintas Partai pendukung Capres Jokowi-Ma'ruf Amin juga tak bisa dipandang sebelah mata.
Fauzan menilai, penunjukan Ketua DPRD Kalsel haruslah sesuai prosedur. Untuk itu, dia menegaskan tidak perlu orang yang dekat secara emosional dengan sang Ketua DPD Partai Golkar, lantas dipilih.
"Kalau nanti dalam pleno di Golkar ditunjuk orang yang tidak memenuhi persyaratan dan prosedur, maka menjadi preseden buruk untuk di Partai Golkar sendiri," bebernya.
Terlebih nantinya dapat menjadi pertaruhan untuk pilkada mendatang.
"Ini efeknya di pilkada nanti. Jika H Rusli tidak didudukkan sebagai ketua, bayangkan 51 ribu lebih suara pemilihnya kecewa terhadap kepemimpinan H Sahbirin Noor sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kalsel," tandasnya.
Fauzan pun menginginkan tidak ada kelompok atau penggolongan di tubuh Partai Golkar Kalsel hingga menyalahi mekanisme atau prosedur yang ada, termasuk soal penunjukan Ketua DPRD Kalsel periode 2019-2024 nantinya.
