Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berencana menggandeng koperasi untuk mengelola pabrik biodiesel di Desa Telagasari, Kecamatan Kelumpang Hilir.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Said Akhmad di Kotabaru, Kamis, mengatakan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Bupati Sayed Jafar sekitar sebulan lalu.
"Bupati baru tahu bahwa ada pabrik bantuan pusat sudah diserahkan ke kabupaten, tetapi sampai sekarang belum pernah dioperasikan," ujarnya.
Menurut Said, peralatan pabrik masih terawat dan berfungsi saat terakhir kali diuji coba. Bupati kemudian menginstruksikan agar masalah yang mengganjal operasional pabrik diselesaikan sehingga aset ini tidak hanya jadi monumen.
Apalagi selama ini banyak petani sawit mandiri yang kesulitan menjual hasil kebunnya ke perusahaan dengan alasan over produksi.
Ada pembeli di luar provinsi, tapi biaya angkut tinggi membuat keuntungan petani menipis. Dengan demikian, keberadaan pabrik biodiesel ini bisa menjadi solusi.
"Akhirnya kami mengundang semua pihak terkait bagaimana pabrik biodiesel ini bisa dimanfaatkan, karena sayang dana pembangunannya tidak sedikit," katanya.
Pabrik ini merupakan proyek Kementerian Riset dan Teknologi yang dibangun pada 2007 untuk memproduksi bahan bakar alternatif dari minyak sawit mentah.
Namun, sejak selesai dibangun pada 2010 hingga sekarang pabrik tidak pernah dioperasikan, meski beberapa tahun lalu sempat ada kerja sama dengan pihak ketiga.
Kini, Pemkab Kotabaru berniat memberdayakan koperasi di desa setempat yang cukup mapan dan memiliki modal untuk menjalankan pabrik tersebut. Koperasi dipilih karena dinilai lebih menyejahterakan masyarakat, selain pemerintah daerah bisa tetap terlibat melakukan pembinaan.
"Kami coba kerja sama dengan Koperasi Gajah Mada dan mereka menyambut baik. MoU akan dibuat tahun ini, selanjutnya nanti bertahap karena perlu melatih tenaga, termasuk saya minta dibentuk manajemen," kata Said.
Pemerintah daerah melalui SKPD teknis nantinya akan membantu persiapan tenaga teknis dan kerjasama dengan kebun-kebun sawit masyarakat di luar plasma. Jika diperlukan bantuan teknologi untuk pengembangan lebih luas, juga bisa dimohonkan ke pemerintah pusat.
"Kami lihat dulu bagaimana sampai sudah produksi dan menguntungkan, kami atur penerimaan daerah," pungkasnya.
