Tanjung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan menempati peringkat ke-10 tingkat Provinsi Kalsel dalam kinerja delapan aksi konvergensi percepatan penurunan angka stunting.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong Rahadian Noor meminta seluruh SKPD terkait meningkatkan kinerja dan memenuhi capaian layanan guna mempercepat upaya penurunan stunting.
Baca juga: AGM dukung pola pengasuhan anak melalui "Tamasya"
"Sejumlah SKPD belum mencapai target indikator yang ditetapkan karena itu kami harapkan peningkatan kinerja dalam upaya tekan stunting," jelas Rahadian, Selasa.
Hasil evaluasi cakupan diantaranya Dinas Kesehatan Tabalong baru 3 indikator yang terpenuhi (dari total 24 indikator), Dinas PUPR dari total 2 indikator utama semuanya belum terpenuhi dan DKPPTPH (1 indikator) cakupan masih rendah (53,4 persen) khususnya penyediaan pangan bergizi dan edukasi gizi keluarga.
Untuk DP3AP2KB Tabalong sendiri menunjukkan kinerja baik dengan terpenuhinya 3 indikatornya.
Dalam pertemuan koordinasi tim percepatan penurunan stunting tahap III Rahadian menyampaikan sejumlah solusi strategis berupa peningkatan kapasitas berupa pelatihan dan bimtek lanjutan untuk petugas lapangan.
Termasuk sinergi lintas sektor dengan penekanan pada koordinasi camat, puskesmas, dan desa, serta sinergi SKPD (misalnya PUPR dengan desa untuk sanitasi).
"Secara umum, kinerja program membutuhkan peningkatan drastis khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR," tegas Rahadian.
Karena keberhasilan program akan sangat bergantung pada penguatan tim pendamping keluarga (TPK), peningkatan cakupan infrastruktur dasar (air/sanitasi), dan penyelesaian masalah realisasi anggaran.
Baca juga: Kalsel kemarin dari proyek trotoar hingga pencegahan stunting
