Sekretaris DPRD Banjarbaru ikuti workshop nasional Asdeksi di Yogyakarta

Banjarbaru (ANTARA) - Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Arnawaty Sufiatin ikuti Workshop Nasional Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD yang dilaksanakan Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi)

Workshop nasional tersebut dihadiri para Sekretaris DPRD beserta jajaran Sekretariat DPRD kabupaten/kota se-Indonesia diselenggarakan di The Rich Hotel, Sleman Yogyakarta pada 11-14 Februari 2026.

Arnawaty Sufiatin yang juga menjabat Ketua Bidang Keuangan Asdeksi menyampaikan workshop selama lima hari tersebut memberikan penguatan kapasitas bagi aparatur sekretariat di lembaga legislatif.

"Workshop ini menjadi momentum untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD," ujar pejabat perempuan di Pemkot Banjarbaru itu.

Dikatakan Arnawaty, forum nasional tersebut juga menjadi ruang berbagi wawasan dan praktik baik antardaerah berisi materi dan diskusi yang memberikan referensi strategis untuk mendukung kinerja DPRD Banjarbaru secara lebih efektif dan profesional.

"Kegiatan ini menjadi bagian peningkatan profesionalisme aparatur sekretariat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan memperkuat kapasitas kelembagaan agar adaptif terhadap dinamika regulasi dan tata kelola pemerintahan," ucapnya.

Mengusung tema optimalisasi peran Sekretariat DPRD, workshop membahas sejumlah materi strategis, antara lain penyelarasan produk hukum daerah, penguatan manajemen aparatur sipil negara (ASN).

Selain itu, penyusunan rencana kerja dan agenda DPRD. Peserta memperoleh materi pembekalan dari narasumber nasional di bidang hukum, pemerintahan daerah, dan manajemen SDM aparatur.

Salah satu agenda utama membahas peran Sekretariat DPRD memasilitasi penyelarasan produk hukum daerah pasca pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

Selain itu, materi terkait dinamika politik nasional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam perspektif demokrasi dan pemerintahan daerah, berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan dan proses legislasi daerah.