Kotabaru teken komitmen percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK

Perwakilan Pemerintah Kabupaten Kotabaru menandatangani komitmen menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kotabaru, beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-Humas Diskominfo)

Kita melakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan seluruh kepala satuan perangkat daerah, termasuk camat terkait dengan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Kotabaru (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, menandatangani komitmen bersama seluruh kepala satuan perangkat daerah (SKPD) dan camat dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II tahun 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bamega Sekretariat Daerah (Setda) Kotabaru itu dipimpin Sekretaris Daerah Kotabaru, serta disaksikan Asisten I Setda dan Inspektur Kotabaru.

Kepala Inspektorat Kabupaten Kotabaru Ahmad Fitriadi di Kotabaru, Selasa, mengatakan penandatanganan komitmen tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

“Kesepakatan ini menjadi bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, kepala SKPD, dan camat dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK agar penyelesaian tahun ini bisa mencapai 85 persen,” ujar Fitriadi.

Menurut Fitriadi, komitmen tersebut bertujuan meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial.

“Tentu kita harus membangun semangat kebersamaan agar seluruh kepala SKPD dan camat memiliki komitmen yang sama dalam menyelesaikan setiap rekomendasi BPK,” katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya telah merinci hasil telaah BPK atas temuan atau rekomendasi pada masing-masing SKPD sehingga memudahkan proses penyelesaian yang ditargetkan rampung paling lambat akhir November 2025.

“Dengan adanya pemetaan rinci ini, kami harap setiap SKPD dapat bergerak cepat dan tepat menyelesaikan tindak lanjut sesuai tanggung jawabnya,” tambahnya.

Fitriadi juga menegaskan bahwa upaya tersebut sejalan dengan visi Pemkab Kotabaru dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.