Banjarmasin (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menyatakan, kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus selaras dengan dunia kerja.
"Keselarasan kurikulum SMK dengan dunia kerja penting," tegas Wakil Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan, kepemudaan dan olahraga, serta ketenagakerjaan tersebut ketika dikonfirmasi, Senin.
Baca juga: Ardiansyah pimpin PKS Kalsel
Gt. Iskandar yang juga politikus senior Partai Golkar menyatakan itu sesudah studi komparasi ke "Pulau Dewata" Bali atau Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) provinsi tersebut saat kunjungan kerja ke luar daerah 24-27 Juli 2025.
"Kami melihat lulusan SMK penyumbang pengangguran terbuka. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius dari serta pihak-pihak terkait. Karena itu kurikulum harus disesuaikan kebutuhan pasar dan industri, agar lulusannya siap kerja dengan kebutuhan sekarang,” ujar Gt Iskandar.
Oleh sebab itu, Komisi IV DPRD Kalsel memandang perlu adanya pembenahan kurikulum vokasi secara menyeluruh, termasuk peningkatan pelatihan guru produktif dan kolaborasi dengan sektor industri, lanjut mantan Anggota DPR RI tersebut.
Ia menambahkan, di Disdikpora Bali sendiri telah menerapkan model pengembangan kurikulum yang melibatkan pelaku industri lokal, terutama dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga lulusan SMK lebih siap kerja.
"Hal tersebut menjadi salah satu praktik baik yang kami pelajari dalam kunjungan ke Pulau Dewata Bali," tambah Gt Iskandar yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kalsel.
Selain menyoroti pendidikan vokasi, Komisi IV DPRD Kalsel juga mengapresiasi penerapan kurikulum berbasis budaya lokal di Bali. Nilai-nilai seperti Tri Hita Karana, Tat Twam Asi, dan Sad Kerthi di integrasikan ke dalam proses belajar-mengajar untuk membentuk karakter peserta didik sejak dini.
Baca juga: Sekretariat DPRD Kalsel raih predikat A pada evaluasi SAKIP 2024
Menurut dia, pendekatan tersebut sangat relevan untuk diterapkan di "Bumi Perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Antasari" atau "Bumi Lambung Mangkurat" Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.
Ia mendorong agar kurikulum pendidikan di Banua (Kalsel) juga mengangkat nilai-nilai lokal yang mampu membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan berakar pada budaya sendiri.
“Kita perlu menyusun kurikulum yang bukan hanya adaptif terhadap dunia kerja, tetapi juga membumi dengan nilai dan identitas lokal. Ini penting untuk membentuk generasi Banua yang kuat dan berdaya saing,” demikian Gt Iskandar.
Menerima kunjungan rombongan Komisi IV DPRD Kalsel yang dipimpin Gt Iskandar tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKPLK) Disdikpora Bali Anak Agung Bagus Suryawan seraya menyatakan menerima dengan hangat serta terbuka untuk saling tukar pendapatan serta pengalaman.
