Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan memastikan tidak mengaktifkan zona sistem terbuka atau open dumping di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih, Banjarmasin Selatan pada 2025.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Alive Yoesfah Love di Banjarmasin, Jumat, menyatakan, penonaktifan zona open dumping ini sebagai upaya untuk membenahi TPAS Basirih sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup RI.
Baca juga: Pemkot Banjarmasin alokasikan puluhan miliar tangani darurat sampah
Diketahui TPAS Basirih mendapat sanksi penutupan dari Kementerian Lingkungan Hidup RI sejak 1 Februari 2025 karena masih menggunakan sistem terbuka (open dumping).
Sanksi ini membuat Kota Banjarmasin menetapkan darurat sampah, sebab satu-satunya TPAS tersebut telah ditutup. Banjarmasin terpaksa harus membuang ratusan ton sampah setiap harinya ke TPAS Banjabakula yang dikelola Pemprov Kalsel di Kota Banjarbaru.
Menurut Alive, Pemkot Banjarmasin terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI untuk bisa kembali membuka TPAS Basirih, sehingga penanganan sampah bisa lebih maksimal.
Diungkapkan dia, ada 22 catatan Kementerian Lingkungan Hidup untuk pembenahan TPAS Basirih, antara lain perbaikan zona yang jadi biang dikenakan sanksi, yakni zona tumpukan sampah yang terbuka tersebut.
"Untuk perbaikan itu, kita lakukan dengan penutupan menggunakan tanah, kita juga komitmen untuk tidak mengaktifkannya lagi," ujarnya.
Baca juga: Wali Kota Banjarmasin apresiasi Poliban bantu alat pantau limbah TPAS Basirih
Menurut dia, ada tiga zona yang tidak diaktifkan lagi atau luasnya sekitar 1,2 hektare dan untuk zona lainnya juga disiapkan lebih baik menuju sistem sanitary landfill.
"Kita berharap, dengan upaya keras kita melakukan pembenahan TPAS Basirih ini, direspon positif Kementerian Lingkungan Hidup RI, hingga diizinkan diaktifkan lagi," paparnya.
Selain terkait itu, Pemkot Banjarmasin juga terus memperbaiki pengelolaan limbah.
Upaya yang dilakukan saat ini, kata Alive, pemisahan air lindi dan air hujan, telah ada perencanaan dan sudah dianggarkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin mulai APBD Perubahan 2025 hingga 2027.
"Jadi perlu waktunya agak panjang, soalnya ada penguatan dinding untuk penahan lalu dibuatkan saluran air lindi dan air hujan," paparnya.
Baca juga: Perumda PALD Banjarmasin tangani limbah cair TPAS Basirih
