Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengharapkan perhatian pemerintah pusat agar menambah unit kapal perintis guna melayani pelayaran antarpulau di "Bumi Saijaan" itu.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru H Mukhni AF, Kamis, usai memimpin rapat dengar pendapat (hearing) terkait desakan pengoperasian kapal feri yang melayani rute Pulaulaut-Pulau Sebuku.
"Melihat beroperasinya kapal perintis Sabuk Nusantara sangat membantu masyarakat kita, khususnya mereka yang tinggal di kepulauan, di antaranya Pulau Sembilan dan sekitarnya," kata Mukhni.
Tapi, lanjut dia, dengan pelayanan yang ada saat ini, sebenarnya masih kurang dari ideal, karena sekali dalam dua minggu, itu dinilai masih terlalu lama.
Dengan ditambahnya kapal, lanjut Mukhni, maka pelayarannya bisa lebih cepat, meski tidak dua kali seminggu, tapi setidaknya bisa seminggu sekali.
Apalagi dengan kapal perintis ini juga melayani rute sejumlah daerah bukan hanya kepulauan di daerah Kotabaru dan Tanah Bumbu, tapi juga hingga provinsi lain seperti Sulawesi.
Oleh sebab itu, mengingat besarnya manfaat bagi masyarakat dalam beraktivitas yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya, maka sudah seharusnya penambahan kapal perintis di Kotabaru segera direalisasikan oleh pemerintah pusat.
Pada bagian lain, anggota DPRD Kalimantan Selatan H Burhanuddin mengharapkan, kapal perintis yang melayani masyarakat Kabupaten Kotabaru wilayah timur provinsi tersebut agar sesuai standar.
"Standarisasi tersebut dari semua aspek, termasuk standar pelayanan jangan sampai mengecewakan pengguna jasa angkutan laut itu," katanya menjawab Antara di Banjarmasin.
Lebih lanjut politisi Partai PAN ini mengungkapkan, selain tambahan kapal perintis, dari konsultasi beberapa waktu lalu juga dijanjikan adanya kapal bantu yang diperuntukkan menunjang kegiatan bongkar muat penumpang dan barang dari dermaga ke kapal perintis.
Sebab fakta di lapangan, besarnya kapasitas kapal perintis ternyata tidak bisa sandar sampai ke dermaga dan terpaksa jangkar di laut yang jaraknya relatif jauh dengan bibir dermaga, sehingga dalam proses bongkar muat penumpang harus menggunakan kapal kecil.
"Seingat kami kementerian menjanjikan dua unit kapal bantu ini, untuk itu kami sangat mengharapkan kepal tersebut demi kelancaran akktifitas masyarakat," harapnya.
Pada bagian lain, terkait dengan pergantian menteri di Kementerian Perhubungan yang dilakukan presiden, H Gegen mengaku belum mengetahui secara pasti adanya program bantuan kapal tersebut, sebab bisa jadi adanya kebijakan berbeda dengan menteri yang baru.
Namun terlepas dari itu, ia berjanji akan segera membawa permasalahan ini pada rapat koordinasi baik di tingkat komisi maupun dewan secara keseluruhan, selanjutnya diagendakan untuk mengkonfirmasikannya ke pemerintah pusat.
