Batulicin (ANTARA) - Anggota Komisi II DPRD Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim meminta kepada pemerintah daerah agar dapat memeprcepat pembangunan infrastruktur di Pulau Suwangi Kecamatan Simpang Empat.
"Sejauh ini pembangunan infrastruktur di Pulau Suwangi terkendala diperizinan," kata Abdul Rahim di Batulicin Kamis.
Baca juga: Komisi II DPRD Tanah Bumbu minta pembangunan di Pulau Suwangi dipercepat
Dia menjelaskan, salah satu yang menjadi hambatan untuk merealisasikan pembangunan adalah status lahan yang masih berada di bawah kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
Sehingga, masyarakat yang berada di pulau tersebut tertinggal dalam hal infrastruktur karena proses perizinan yang belum ada solusinya.
"Saya sudah berkali-kali menyuarakan ini, tetapi hingga sekarang perizinan dari BKSDA masih menjadi penghalang utama. Pembangunan infrastruktur adalah hak masyarakat yang seharusnya segera diwujudkan," tegasnya.
Abdul Rahim juga menyoroti dampak keterbatasan infrastruktur terhadap kehidupan warga. Minimnya akses jalan yang layak membuat sektor perikanan dan pariwisata di Pulau Suwangi sulit berkembang.
"Banyak daerah lain berkembang pesat karena memiliki akses jalan yang memadai. Namun, di Pulau Suwangi, masyarakat masih harus berjuang hanya untuk mendapatkan jalan yang layak. Ini harus segera diselesaikan," tegas Abul Rahim.
Selain akses jalan, Abdul Rahim juga memperjuangkan pembangunan fasilitas lain seperti pelabuhan (jetty) dan tempat ibadah. Meskipun sudah ada anggaran ratusan juta rupiah, ia mengingatkan bahwa biaya logistik ke Pulau Suwangi jauh lebih tinggi dibandingkan di daratan.
"Harga pasir di Batulicin satu juta, tetapi di Pulau Suwangi bisa mencapai dua juta. Semua harus diperhitungkan dengan matang agar pembangunan berjalan efektif," jelasnya.
Baca juga: Kandasnya Kapal Fery di Pulau Suwangi belum dapat dievakuasi akibat cuaca
Sebagai legislator yang telah mengabdi selama empat periode sejak 2009, Abdul Rahim menegaskan bahwa perjuangannya belum akan berhenti. Ia mendesak pemerintah daerah dan pusat segera menyelesaikan perizinan agar masyarakat Pulau Suwangi bisa menikmati infrastruktur yang layak.
"Saya akan terus memperjuangkan ini sampai ada kepastian. Ini bukan sekadar soal pembangunan jalan, tetapi tentang kesejahteraan masyarakat yang sudah terlalu lama menunggu," tutupnya.
