Banjarmasin(Antaranews Kalsel) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan mencontoh pengelolaan hutan kemasyarakatan seperti di FinlandiA di mana masyarakat diberikan peran cukup besar untuk menata dan mengelola kawasan hutan yang ada di sekitarnya.
Sekretaris Daerah Pemprov Kalsel Abdul Haris Makie di Banjarmasin, Selasa mengatakan, model kebijakan pengelolaan kehutanan dengan melibatkan masyarakat secara langsung, mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI.
Apresiasi tersebut, kata Sekda didampingI Kepala Dinas Kehutanan Hanif Faisol Nurafiq, antara lain dengan mengajak perwakilan Pemprov Kalsel yaitu Sekda dan kepala dinas kehutanan diikutkan dalam program dan penandatangan kerja sama pengelolaan kehutanan di Finlandia.
Menurut Sekda, pada saat melakukan kunjungan kerja ke Kalsel, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengungkapkan rasa bangga dan terkesan atas kebijakan pengelolaan hutan di Kalsel.
Menteri mengaku sangat bangga dengan sejumlah program -program pengelolaan hutan yang diterapkan Kalsel, terutama inovasi-inovasi menguatkan peran masyarakat dalam mengelola hutan.
Sebagai wujud apresiasi, melalui kegiatan kenegaraan, Menteri LHK Siti Nurbaya mengajak Sekdaprov Abdul Haris dan Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Hanif Faisol Nurafiq berkunjung ke Finlandia untuk menghadiri penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian KHL dengan Pemerintah Finlandia.
Tujuan lain dalam kunjungan tersebut, tambah dia, untuk mempertajam pengelolaan hutan dengan menjadikan masyarakat sebagai pilar utama dalam pengelolaan hutan disamping sebagai bahan pembelajaran.
"Banyak tambahan wawasan pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan yang kita dapat dari hasil kunjungan bersama Menteri LHK. Kita akan coba mengadopsi sistem pengelolaan hutan sosial kemasyarakatan yang telah dilakukan Pemerintah Finlandia," katanya.
Menurut Sekda, di Finlandia, masyarakat memiliki peran dominan dalam hal pengelolaan hutan. Program tersebut, juga akan dilaksanakan di Kalsel, di mana pemerintah, tidak hanya memberikan hak pengelolaan hutan tetapi juga memberikan jaminan kepada masyakat agar produksi mereka menjadi pengahsilan yakni hilirisasi yang baik.
Sekda mengatakan, langkah adopsi tersebut merupakan tindak lanjut atas kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Finlandia yang tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani di Helsinki, Findlandia beberapa waktu hari lalu.
"Kami harapkan sektor kehutanan menjadi terobosan penting yang harus direalisasikan agar pembangunan di sektor kehutanan benar-benar dirasakan oleh masyarakat," kata Sekda sambil menambahkan bahwa Kalimantan Selatan merupakan satu-satunya provinsi yang diajak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk belajar pengelolaan hutan sosial.
Salah satu pertimbangan, kenapa Kalsel ditunjuk untuk mewakili daerah lain ke Finlandia, karena Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menilai, semangat menanam yang digelorakan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam gerakan revolusi hijau sejalan dengan Pemerintah Pusat.
