Banjarmasin (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhammad Syaripuddin atau yang akrab dengan sapaan Bang Dhin berpendapat, untuk menjaga stabilitas perekonomian membutuhkan instrumen ekonomi afirmatif.
"Untuk menjaga stabilitas perekonomian membutuhkan instrumen ekonomi afirmatif melalui pencermatan kebijakan fiskal terhadap kebutuhan nasional dan Visi Misi," ujar Bang Dhin ketika dikonfirmasi, Ahad berkaitan 100 hari kerja pertama Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengungkapkan, berbagai pakar ekonomi menyatakan bahwa Presiden Prabowo mewarisi beban ekonomi dari pemerintahan sebelumnya yakni berupa utang negara, pengangguran, dan kemiskinan di tengah menyempitnya ruang fiskal yang kemudian dinilai dapat menghambat peluang pertumbuhan ekonomi nasional.
”Dalam kondisi ekonomi saat ini, setidaknya pemerintah dapat melakukan rasionalisasi program guna efisiensi anggaran. Selain itu fokus dengan mendorong program pembangunan, optimalisasi penerimaan negara," tanggapnya.
Ia menambahkan, rasionalisasi program tersebut merupakan kebijakan stimulus ekonomi yang menyentuh langsung terhadap beragam segmen masyarakat yang berpenghasilan rendah, kelas menengah, hingga pelaku usaha.
Menyangkut 100 hari kerja pertama Presiden Prabowo Subianto, Bang Dhin atau wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) itu. menyuarakan agar Presiden melakukan evaluasi terhadap jajaran di bawahnya.
“100 hari kerja pertama itu penting menjadi evaluasi buat pemerintahan.. Saya meyakini, Bapak Presiden Prabowo memiliki komitmen dan keinginan kuat agar di tahun pertamanya program pemerintahan dapat terlaksana dengan baik," ujar politikus muda PDI Perjuangan tersebut.
Pasca pengambilan/pengucapan sumpah/janji sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Pemerintahan Presiden Prabowo akan memasuki 100 hari pertama kepemimpinannya pada 28 Januari 2025.
Berbagai pemberitaan kian menghiasi lini media masa tentang bagaimana pelaksanaan program, janji politik dan efektifitas kerja jajaran Kabinet "Merah Putih".
Di awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebutkan sejumlah pengamat ekonomi akan mewarisi utang negara dari pemerintahan sebelumnya sebesar Rp8.560,36 triliun per akhir Oktober 2024.
Kendati demikian menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di level aman yakni 38,66 persen.
.
