Diskominfo Tabalong bangun BTS di enam desa

Tanjung (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong, Kalimatan Selatan bangun BTS untuk enam desa pada tahun anggaran 2024 untuk atasi wilayah blankspot.

Kepala Diskominfo Tabalong Tumbur Parulian  Manalu mengatakan permasalahan wilayah bebas blank spot karena  infrastruktur terbatas dan  daerah terpencil di Tabalong memiliki akses infrastruktur telekomunikasi yang terbatas, seperti jaringan seluler dan internet.

Baca juga: Kemenhub RI apresiasi fasilitas armada angkutan "Juara" Banjarbaru

"Penanganan yang dilakukan  untuk menjangkau daerah terpencil dan menghilangkan blank spot sehingga masyarakat dapat terhubung dengan dunia digital,” kata Tumbur di Tabalong, Minggu.

Pembangunan BTS mencakup  Desa Hariang Kecamatan Banua Lawas, Desa Tamiyang Kecamatan Tanta, Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak, Desa Lokbatu Kecamatan Haruai, Desa Santuun Kecamatan Muara Uya dan Desa Teratau Kecamatan Jaro.

Strategi penanganan blank spot lainnya berupa   pemetaan wilayah yang komprehensif untuk mengidentifikasi area blank spot, membangun infrastruktur telekomunikasi seperti menara seluler dan backbone internet di daerah-daerah terpencil dan menyusun strategi pembangunan dan pembiayaan yang berkelanjutan untuk menjaga konektivitas.

Sebelumnya Kadiskominfo Tabalong memaparkan soal  penanganan wilayah bebas blank spot  pada Rapat Kerja Daerah Dinas Kominfo se-Kalimantan Selatan di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Selasa (29/10).
 
Menurut Tumbur  blank spot berdampak  terisolasinya  masyarakat   dari informasi, komunikasi dan layanan digital yang penting.

Selain itu  ekonomi terhambat karena keterbatasan akses digital yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha masyarakat.

"Kondisi geografis yang bergunung-gunung dan sulit terjangkau menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur," jelas Tumbur.

Selain berbiaya tinggi akibat mahalnya biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil juga menjadi kendala.

Baca juga: Diskominfosan Balangan anggarkan sekitar Rp6 miliar atasi "blank spot"

Pendidikan juga  menjadi terbatas karena kurangnya akses ke sumber belajar digital, membatasi kesempatan pendidikan bagi anak-anak. 

Termasuk  kesehatan terganggu akibat masyarakat sulit mengakses layanan kesehatan online dan informasi kesehatan digital.