Marabahan (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala (Sekda Batola), Kalimantan Selatan H Zulkipli Yadi Noor mengatakan, Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (MPC) upaya KPK-RI cegah korupsi secara preventif dengan melakukan berbagai intervensi, agar tercipta tata kelola Pemda bersih dan bebas dari korupsi.
"Kabupaten Batola termasuk daerah bebas korupsi sebagai penyandang predikat urutan nomor satu di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan nomor empat Nasional," ujar H Zulkipli Yadi Noor, dalam siaran pers disampaikan, Kamis.
Baca juga: Banjarbaru wins KPK's MCP award again
Menurut dia, cukup berat dalam menyikapi hal tersebut, namun Pemkab Batola berupaya tetap akan memenuhi seluruh kriteria-kriteria diperlukan.
Zulkipli juga menekankan, agar senantiasa melakukan perbaikan capaian nilai MCP KPK-RI dan hasil Survei Penilaian Integritas dilakukan KPK RI di lingkungan Pemkab Batola.
"Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar melakukan monitoring langsung progres MCP KPK-RI pada setiap PIC masing-masing Instansi," pintanya.
Disamping itu, jelas dia, perlu diagendakan pertemuan setiap bulan guna memantau implementasi progres delapan sektor yang di intervensi MCP KPK-RI sebagai upaya nyata mendukung tindakan pencegahan korupsi di Kabupaten Batola.
Monitoring terhadap indikator-indikator pencegahan korupsi, sebut dia, seperti konsistensi perencanaan tahunan terhadap perencanaan jangka menengah, ketepatan waktu penetapan APBD, transparansi APBD dan lain-lain.
Survei Penilaian Integritas (SPI), papar dia, merupakan skor menunjukkan persepsi, baik internal maupun eksternal instansi terkait dengan pelaksanaan pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan instansi.
"Perbedaan penilaian diantara keduanya adalah MCP pada tahap input, sedangkan SPI pada level output," terangnya.
Baca juga: Pemkot Banjarbaru terima penghargaan MCP dari KPK RI
Zulkipli Yadi Noor menyatakan, berdasarkan hasi rapat seluruh perangkat daerah terkait fokus akan melakukan percepatan dalam pemenuhan indikator MCP KPK-RI sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi.
"Sampai saat ini Pemkab Batola sudah mencapai 76 persen dan posisinya nomor satu di Kalsel. Mudah-mudahan bisa mempertahankan tinggal beberapa bulan lagi. Kita bertekad secara umum bisa mencapai target 92 persen," demikian tutupnya.
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) telah melaksanakan Rapat Evaluasi Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 melalui zoom meeting, Rabu (15/10/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum, Inspektur, Kepala BPN, Kepala Bank Kalsel Kabupaten Batola dan sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Batola.
