Pemanggilan Gubernur Kalsel, KPK tunggu praperadilan selesai

Enam tersangka OTT di Kalimantan Selatan berjalan menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2024). KPK menahan enam tersangka dua di antaranya menjabat Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Solhan dan Kabid Cipta Karya PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Yulianti Erlynah, serta menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek pembangunan lapangan sepakbola, gedung samsat terpadu, dan kolam renang di wilayah Kalimantan Selatan dengan barang bukti uang yang disita dalam OTT mencapai sekitar Rp10 miliar. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

diatur Pasal 5 huruf F adalah penghormatan terhadap HAM

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan jadwal pemanggilan terhadap Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor setelah proses praperadilan selesai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"KPK menghormati pelaksanaan hak yang bersangkutan yang telah mengajukan praperadilan dan proses lebih lanjut akan menunggu hasil praperadilan tersebut," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Kalsel-KPK koordinasi kelanjutan proyek usai Gubernur jadi tersangka

Ghufron mengatakan keputusan komisi antirasuah untuk menunda pemanggilan terhadap Sahbirin Noor hingga praperadilan selesai bukan tanpa alasan.

Menurut Ghufron, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan KPK terhadap hak asasi manusia (HAM).

"KPK dalam menegakkan hukum salah satu azas-nya sebagaimana diatur Pasal 5 huruf F adalah penghormatan terhadap HAM," ujarnya.

Diketahui, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh KPK.

Baca juga: KPK siap hadapi praperadilan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor

Gugatan praperadilan tersebut didaftarkan pada Kamis (10/10) dengan nomor perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.