"Walau bantuan perumahan diberikan bagi Komunitas Adat Terpencil seharusnya tetap dilengkapi fasilitas WC selain itu lokasi bangunan juga jauh dari sungai," jelas Kabid Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Tabalong Akhmad Rivai di Tanjung, Selasa.
Bantuan perumahan di lokasi tersebut sebanyak 45 rumah dengan tujuan warga lokal bisa hidup menetap namun seharusnya tetap diberikan fasilitas jamban.
Hal ini disampaikan Akhmad pada sosialisasi kebijakan dan program nasional bidang perumahan yang dilaksanakan Bappeda setempat.
Sebelumnya di Dusun Sialing Dinkes Kabupaten Tabalong bersama Yayasan Adaro Bangun Negeri memberikan pelatihan pembuatan jamban bagi warga lokal dengan harapan secara mandiri mendukung program desa bebas Buang Air Besar sembarangan.
Selain itu Akhmad juga menyoroti pertumbuhan perumahan di wilayah perkotaan tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan PLN maupun PDAM sehingga banyak Komplek Permukiman yang ditinggalkan penghuninya.
Dalam sosialisasi kebijakan dan program nasional bidang perumahan hadir satuan kerja penyediaan perumahan Provinsi Kalsel Awaluddin Abdi dan Agus Fira.
Menanggapi permasalahan yang disampaikan Akhmad dan peserta sosialisasi lainnya Awaluddin menyebutkan penyediaan atau pembangunan perumahan harus ada keterpaduan dengan sektor lain.
"Ada beberapa permasalahan perumahan diantaranya belum optimalnya sinergi dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat termasuk Wasdalnya," jelas Awaluddin./f
