Banjarbaru (ANTARA) - Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Satker Setjen ATR/BPN) memaparkan implementasi penerapan teknis anggaran 2025.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN Dony Erwan melalui keterangan tertulis dari Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kamis, mengatakan agenda tersebut rangkaian kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Anggaran Tahun 2025.
Baca juga: Peran Kementerian ATR/BPN dalam ketahanan pangan dan memberantas kemiskinan
Sebagai pemateri pertama, Dony menjelaskan rencana kebijakan, program, dan anggaran Kementerian ATR/BPN yang dicanangkan pada 2025 mendatang.
Dony menuturkan program anggaran Kementerian ATR/BPN tersebut merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang telah ditetapkan pemerintah bertemakan “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang dijabarkan melalui sejumlah program prioritas.
Dony mengungkapkan program prioritas tersebut mencakup digitalisasi data pertanahan, melanjutkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), akselerasi Rencana Tata Ruang, mengurangi kesenjangan sosial melalui reforma agraria, dan kegiatan pengadaan lahan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Kemudian, pengendalian tanah dan ruang, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, reformasi birokrasi, dan "Integrated Land Administration and Spatial Planning" (ILASP) yang bekerja sama dengan World Bank.
Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian ATR/BPN Agust Yulian menyebutkan implementasi berbagai program prioritas tersebut harus diikuti penyerapan anggaran yang berkualitas.
Menurut Agust, perlu ada peran dari tiga lini yang terdiri dari seluruh satker sebagai lini pertama, seluruh unit Eselon Satu sebagai lini kedua, dan Inspektorat Jenderal sebagai lini ketiga.
Baca juga: Menteri AHY sampaikan perjalanan bilateral Indonesia-Kanada
"Untuk mencapai kualitas ini perlu peran tiga lini, mulai dari perencanaan, penganggaran, dan penyerapan. Perlu juga efektivitas fungsi template yang harus disesuaikan dengan kebutuhan," ucap Agust.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN Hatta Firmansyah menerangkan alur perencanaan kegiatan serta anggaran sarana dan prasarana.
Ia menyebut momen penyusunan RKA-K/L ini penting bagi seluruh Satker daerah untuk melakukan perencanaan bersama secara lengkap dan menentukan program prioritaskan.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga pada Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Risdianto Prabowo Samodro menambahkan kesempatan ini menyosialisasikan terkait empat fungsi kehumasan yang bisa diadaptasi jajaran di daerah.
"Daerah bisa melakukan penguatan hubungan dengan pemangku kepentingan dan instansi terkait, mempererat relasi dengan media, membina hubungan dengan komunitas masyarakat, serta mengelola pengaduan dan layanan informasi publik," ungkap Risdianto.
Untuk diketahui, kegiatan ini diikuti oleh 800 peserta yang terdiri dari jajaran Satker pusat, daerah, dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Baca juga: Terima Duta Besar Australia, Menteri AHY ingin kerja sama Indonesia-Australia semakin kuat
