Banjarmasin (ANTARA) - DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menerima pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2025-2045.
"Seluruh fraksi menerima draf Raperda RPJPD 2025-2045 yang disampaikan pemerintah kota untuk dibahas ke tingkat selanjutnya pada rapat paripurna, Rabu ini," ujar Ketua DPRD Kota Banjarmasin H Harry Wijaya di Banjarmasin, Rabu.
Baca juga: Anggota DPRD Banjarmasin diingatkan siapkan pengembalian aset jelang purna tugas
Harry memimpin Rapat Paripurna didampingi tiga unsur pimpinan lain, yakni H Muhammad Yamin, Matnor Ali dan Tugiatno, serta turut hadir Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina dan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman serta jajaran pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Menurut Harry, banyak tanggapan dari fraksi di DPRD Kota Banjarmasin untuk dibahas pada Raperda RPJPD terkait masa depan pembangunan Kota Banjarmasin, antara lain revitalisasi sungai, perdagangan dan jasa, serta sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
"Ini perhatian dewan untuk arah pembangunan kota ini 20 tahun ke depan lebih baik lagi," ujarnya.
Disampaikan Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina, RPJPD harus segera disahkan karena ada target harus selaras dengan RPJM Nasional dan RPJP Provinsi.
"Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan," ucap Ibnu Sina.
Baca juga: DPRD Banjarmasin awasi pelaksanaan PPDB 2024
Dia juga menekankan penting bagi Banjarmasin sebagai kota penyangga logistik IKN.
"Tindak lanjut dari IKN diharapkan kota-kota penyangga menjadi penyangga logistik. Banjarmasin Kota Sungai telah disepakati sebagai penyangga logistik IKN," tuturnya.
Ibnu Sina menjelaskan bahwa penguatan sektor logistik di Banjarmasin adalah krusial.
"Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebagai pintu gerbang ekonomi harus kita duduk bersama dengan pihak kelima, serta infrastruktur jalan harus diperbaiki, baik ke arah IKN lewat Hulu Sungai maupun ke Kalimantan Tengah. Usulan pembangunan Jembatan Barito 2 untuk menunjang ini diharapkan dapat sinergi dengan program nasional," paparnya.
Baca juga: DPRD Banjarmasin apresiasi World Day Music 2024 tampilkan musik Banjar
Termasuk untuk masa depan Kota Banjarmasin adalah pembangunan pelabuhan baru di Mantuil.
"Lahan untuk pelabuhan baru tetap di-floating sebagai pengembangan pelabuhan di dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dan juga di dalam Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS). Pembangunan ini masuk dalam RPJP Provinsi dan menjadi kawasan ekonomi khusus Mantuil," jelasnya.
Ibnu Sina menambahkan bahwa pembangunan pelabuhan baru akan diserahkan kepada pihak Pelindo atau swasta.
"Tidak mungkin Pemerintah Kota membangun pelabuhan karena itu ranahnya BUMN. Namun, lahan 400 hektar di Mantuil tetap kami plot sebagai kawasan industri," tutur Ibnu SIna.
Baca juga: DPRD Banjarmasin: Penggerak lingkungan atasi masalah sampah
