Penjabat (Pj) Bupati Batola diwakilkan Sekretaris Daerah (Sekda), H Zulkipli Yadi Noor mengatakan, proses Musrenbang merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang No 25/2004, tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang- Undang No 23/2014, tentang Pemerintah Daerah.
Selain itu, sebut dia, Peraturan Menteri dalam Negeri No 86/2017, mengatur terkait penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Kita menerima usulan masyarakat melalui pemerintah desa dengan jumlah 1.445 usulan, apabila dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah, tentunya tidak semua usulan dapat diakomodir," ujar Sekda Batola H Zulkipli Yadi Noor, dalam siaran pers disampaikan, Kamis.
Menurut dia, Pemkab Batola melaksanakan Musrenbang perlu mencermati dengan melakukan prioritas pembangunan.
"Tuntutan masyarakat lebih besar terkait infrastruktur, di setiap kecamatan ketika kami melakukan Safari Ramadhan hadir usulan infrastruktur dan keluhan anggaran," ucapnya.
Laporan dari Dinas PU Batola, jelas dia, jalan di Batola masih dalam kondisi rusak sekitar 300 Kilometer dan perlu anggaran Rp100 Miliar untuk perbaikan,” paparnya.
Dijelaskan Zulkipli, pelaksanaan Musrenbang dalam rangka untuk menyeleksi usulan-usulan prioritas dan merupakan kewenangan kabupaten.
Usulan kewenangan desa, harap dia, dapat di akomodir melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan terkait kewenangan provinsi dan nasional disampaikan pula melalui Musrenbang provinsi dan nasional.
Turut berhadir dalam Musrenbang, Rabu (27/03/2024), Ketua DPRD dan anggotanya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Direktur PEIPD Ditjen Bina Bangda Kemendagri Wisnu Hidayat secara virtual.
Selain itu, perwakilan Sekretaris Daerah KabupatenTapin, Beppeda Kalsel diwakili Kabid P2EPD Kalsel, para Staf Ahli Bupati dan para asisten Sekda dan narasumber dari UGM Adi Subandrio secara virtual, Kepala Kementrian Agama Kabupaten Batola dan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batola.
Selanjutnya, Kepala Dinas Instansi Vertikal Lingkup Pemerintah Kabupaten Batola, Ketua TP-PKK Batola, Ketua DWP Batola, Pimpinan BUMN BUMD, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
