Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menggandeng pengurus rukun tetangga (RT) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk menangkal penyebaran hoaks soal Pemilu 2024.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Windiasti Kartika di Banjarmasin, Rabu, menyampaikan pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada seluruh ketua RT dan FKDM.
Baca juga: Pemkot Banjarmasin-KPU bahas faskes bagi 13.510 petugas KPPS
Sebab saat ini, lanjut Windi, hoaks mengalami perkembangan yang sangat cepat dan lluas sehingga diharapkan ketua RT dan FKDM bisa meluruskan di lingkungan masyarakat.
Disampaikan dia, perkembangan hoaks dipicu semakin maju dan berkembangnya teknologi informasi serta juga era digitalisasi di berbagai sektor kehidupan yang mempengaruhi aktivitas manusia dalam berinteraksi dengan menggunakan internet.
"Perkembangan teknologi yang tidak disertai dengan kesiapan literasi digital bagi penggunanya tidak lepas dari fenomena hoaks," tuturnya.
Windi melanjutkan masyarakat bisa mengakses berbagai macam jenis informasi di berbagai media dengan mudah yang menyebabkan hal itu bisa bernilai positif maupun negatif.
Baca juga: Kapolresta Banjarmasin: Waspadai orang tak dikenal di gudang logistik pemilu
"Berbagai macam jenis informasi yang diakses justru menjadikan masyarakat mudah tertipu dengan kabar angin alias berita hoaks yang keberadaannya sulit untuk dibedakan antara berita yang asli dan berita yang palsu," terangnya.
Oleh karena itu, Windi menginginkan adanya Forum Kesadaran Dini Masyarakat (FKDM) berperan sebagai agen penyadaran kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari berita hoaks.
"Terlebih dalam menghadapi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024," ucapnya.
Dengan menangkal berita hoaks jelang menghadapi Pemilu nanti, pihaknya berupaya membangun koordinasi dan sinergi antar instansi serta memperkuat kewaspadaan dini demi terciptanya Pemilu serentak yang aman, damai dan bermartabat.
"Berita hoaks dirancang untuk memojokkan salah satu partai politik yang tentu dapat mengganggu proses jalannya demokrasi yang sehat dan mengancam stabilitas politik," ujarnya.
Baca juga: 3.880 personel Polresta Banjarmasin amankan Pemilu 2024
