Banjarbaru (ANTARA) - Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Muhammad Aditya Mufti Ariffin bertemu Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) untuk membahas standarisasi dan sertifikasi produk lokal.
Menurut Aditya, pihaknya sengaja mengundang BSPJI dan meminta berbagai masukan dalam upaya meningkatkan serta memperkuat pertumbuhan ekonomi dan industri di Ibu Kota Provinsi Kalsel itu.
Aditya menuturkan banyak masukan dan saran yang diberikan BSPJI pada pertemuan tersebut sehingga bisa digunakan untuk perencanaan ke depan.
"Salah satunya terkait standarisasi produk lokal dan layanan yang akan membantu meningkatkan kualitas, dan daya saing produk-produk lokal. Jajaran BSPJI siap membantu upaya itu," ungkap Aditya.
Dikatakan Aditya, pengembangan kawasan industri di Banjarbaru yang statusnya telah menjadi Ibu Kota Provinsi Kalsel terkendala luas lahan yang sangat terbatas hanya di kawasan LIK Liang Anggang.
Di sisi lain, jumlah Usaha Mikro Kecil (UKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Banjarbaru terdata sebanyak 9.300 dan menjadi yang paling aktif, serta terbanyak di wilayah Kalsel.
"Pengembangan UKM maupun UMKM masih terkendala packaging dan di Kalsel belum ada perusahaan khusus yang melakukan sehingga kami berupa berinovasi termasuk menyiapkan sertifikasi," ucapnya.
Ditambahkan Aditya, inovasi yang akan dilakukan tahun depan mulai dari pembelian mesin pembersih, pencacah, pelet dan molding plastik untuk memenuhi tuntutan ritel selain pengemasan (packaging) dan sertifikasi.
Hasil pertemuan juga disepakati kedua belah pihak siap merancang "roadmap" secara terperinci untuk mendukung pertumbuhan industri dan standardisasi produk lokal di Kota Banjarbaru.
Baca juga: DPRD Banjarbaru promosikan produk lokal melalui ruang UMKM