Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan menerima insentif Fiskal dari Kementerian Keuangan sebesar Rp9,3 miliar atas keberhasilan pengendalian inflasi di kota setempat.
Wali Kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin di Banjarbaru, Rabu mengatakan, pihaknya sangat bersyukur atas insentif yang telah diberikan sehingga bisa digunakan untuk mengendalikan inflasi.
"Kami bersyukur atas insentif fiskal yang diberikan sehingga bisa terus melakukan kegiatan yang bertujuan mengendalikan laju inflasi untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya," ujar Aditya.
Menurut Aditya, sejumlah kegiatan dilaksanakan untuk pengendalian inflasi di Kota Idaman dengan tujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan yang harganya relatif lebih tinggi.
Aditya menyebutkan, kegiatan yang dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) seperti menggelar pasar murah dengan harga bahan pokok yang disubsidi sehingga bisa membantu masyarakat.
"Pasar murah dilakukan bergiliran pada 20 kelurahan di Banjarbaru dengan harga bahan pokok disubsidi sehingga masyarakat membelinya dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan harga pasar," ucapnya.
Dikatakan, kegiatan lain diantaranya peningkatan produksi pertanian yang diwujudkan melalui penanaman bibit cabai sebagai salah satu komoditas penyumbang inflasi di daerah yang bisa dikembangkan masyarakat.
"Gerakan menanam cabai dilakukan pada triwulan III tahun 2023 dengan tujuan selain meningkatkan produksi pertanian juga memperkuat daya jual hasil produksi dengan berbagai produk turunan cabai," ungkapnya.
Ditambahkan, Pemkot Banjarbaru selalu responsif atas kemungkinan yang terjadi selama pengendalian inflasi sehingga tidak memengaruhi daya beli masyarakat berdampak pada tingginya harga bahan pokok.
Aditya meminta, seluruh elemen TPID saling sinergi dengan menjalin komunikasi dan koordinasi agar tercipta persamaan persepsi, dan lahir rencana aksi sehingga inflasi dapat dikendalikan.
"Pertemuan khusus membahas inflasi sudah dilakukan yang dihadiri seluruh kepala SKPD lingkup pemkot bersama perwakilan BI, BPS dan TPID Kalsel merumuskan rencana aksi pengendalian inflasi," katanya.
