Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan tersebut mengemukakan pendapatnya di Banjarmasin, Rabu malam, sesudah menghadiri rapat pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan - Pulau Laut Kotabaru.
Ia menerangkan, dalam rapat membicarakan jembatan penghubung Kalimantan - Pulau Laut Kotabaru tersebut selain pejabat pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel, juga Ketua DPRD Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).
Menurut dia, rapat yang berlangsung di Ruang H Maksud Setdaprov Kalsel di Banjarbaru, 30 Agustus lalu itu penting untuk mendapatkan satu suara dan perbuatan guna kelanjutan pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan - Pulau Laut Kotabaru.
Pasalnya, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu, pembangunan jembatan Pulau Laut Kotabaru tersebut sudah mulai saat Gubernur setempat H Rudy Ariffin.
“Jadi pembangunan jembatan penghubung itu sebenarnya sudah ada sebelum tahun 2015. Tapi karena suatu alasan atau ada kesulitan sehingga terhenti Tahun 2018, Tahun 2023 ini kita akan konsistenkan melanjutkan pembangunannya,” kata Paman Yani.
Ia menambahkan, tujuan pertemuan rapat tersebut supaya antara Pemkab Kotabaru dan Tanbu serta pihak Pemprov agar satu kata, satu suara bahwa pembangunan jembatan itu terus pelaksanaannya .
"Hal tersebut tentu saja DPRD Kalsel sangat mendukung. Karena memang harapan masyarakat dua buah kabupaten itu yakni Kotabaru dan Tanbu memang sangat membutuhkan jembatan penghubung," katanya.
Selain itu, melihat daerah kawasan ekonomi khusus seperti di Mekar Putih Kotabaru juga ada kawasan industri di Batulicin (260 km tenggara Banjarmasin) ibukota Tanbu, berarti selaras pula dengan dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru nanti.
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Prov Kalsel Roy Rizali Anwar, Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani dan beberapa Kepala SKPD di lingkungan Prov. Kalsel beserta jajarannya.
