"Target PBB-P2 Tahun 2023 sebesar Rp7,5 miliar," ujar H Rudi Ismanto melalui keterangan tertulis di Pelaihari, Selasa.
Dia berharap, bantuan para kepala desa dan lurah agar mendorong masyarakatnya untuk membayar PBB-P2.
"Kami kumpulkan para kepala desa dan lurah dan kolektor PBB-P2 se-Tanah Laut untuk memastikan apakah seluruh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sudah diterima oleh wajib pajak," katanya.
Menurut dia, pertemuan kali ini juga untuk mencari solusi terkait kendala pembayaran PBB-P2, baik pajak tahun berjalan maupun tunggakan tahun sebelumnya.
"Apabila ditemukan SPPT ganda segera sampaikan ke kami," tutupnya.
Sehingga, jelas dia, pihaknya segera menghapuskan SPPT ganda tersebut agar tidak menjadi piutang setiap tahunnya," tutupnya.
Kegiatan diikuti oleh kepala desa dan lurah serta kolektor PBB-P2 dari 135 desa/kelurahan se-Tanah Laut.
Narasumber kegiatan tersebut dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tanah Laut dengan materi dana bagi hasil PBB-P2 dan dari Bapenda Tanah Laut dengan materi sosialisasi PBB-P2.
Pada kesempatan tersebut Bapenda Tanah Laut juga melakukan launching atau meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Layanan Pajak Daerah (SILAK) guna memudahkan masyarakat mengetahui informasi mengenai pajak daerah dan retribusi lainnya di daerah tersebut.
Bapenda Tanah Laut me-launching atau meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Layanan Pajak Daerah (SILAK),di Gedung Sarantang Saruntung Pelaihari, Selasa (22/8/2023).(ANTARA/HO-Diskominfo Tanah Laut).
