Fraksi PKS dorong peningkatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Banjarmasin (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong peningkatan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.

Sekretaris Fraksi PKS Firman Yusi yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel menyatakan itu kepada wartawan di Banjarmasin, Senin.

Baca juga: Anggota DPRD Kalsel gencarkan sosialisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Pernyataan dorongan terhadap peningkatan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak itu terkait penandatanganan KUA-PPAS Perubahan Tahun 2023 dan KUA-PPAS Tahun 2024 beberapa hari lalu.

Firman Yusi yang juga Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel mengungkapkan, bahwa data menunjukkan kalau di provinsinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

"Bahkan terakhir muncul kasus kekerasan yang viral dimana pelaku dan korban adalah anak dan publik menyimpulkan kasus itu bermula dari kekerasan psikologi (bullying)," ujarnya.

Karenanya, wakil rakyat kelahiran "kota minyak" Tanjung (237 km utara Banjarmasin) ibukota Kabupaten Tabalong itu berpendapat ,perlu sekali program yang terarah untuk mencegah kekerasan kepada anak, baik psikis maupun fisik. 

"Termasuk juga perlindungan kepada perempuan. Sebab anak dan perempuan adalah kelompok rentan sebagai korban kekerasan," tambah pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusaka"Bumi Saraba Kawa" Tabalong tersebut.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu menambahkan, selain perlindungan terhadap kekerasan, perempuan juga memerlukan dukungan pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasinya dalam pendapatan keluarga.

Pasalnya berdasar data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menunjukkan, kontribusi perempuan di Kalsel terhadap pendapatan keluarga masih di bawah rata-rata nasional, kutip mantan anggota DPRD Bumi Saraba Kawa Tabalong itu.

"Dengan merujuk data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (KPPPA) tersebut, kita harus genjot dengan berbagai dukungan bagi kewirausahaan perempuan, khususnya perempuan dari rumah tangga miskin," ujar Firman Yusi.

Ia menambahkan, Komisi IV sendiri yang membidangi kesejahteraan rakyat termasuk pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat konsen terhadap isu tersebut. 

"Apalagi sewaktu kunjungan kerja Komisi IV ke KPPPA  diperoleh informasi kalau alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kalsel masih relatif kecil," ungkapnya.

Oleh karenanya Fraksi PKS menginginkan, pada  APBD Perubahan 2023 dan APBD 2024, alokasi untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lebih meningkat lagi, 

"Harapan peningkatan alokasi anggaran cukup beralasan seiring dengan ada tambahan beban yaitu urusan keluarga berencana juga sekarang dipegang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," demikian Firman Yusi.

Baca juga: Anggota DPRD Kalsel kembali sosialisasikan Perda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak