Banjarmasin (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Karlie Hanafi Kalianda berpendapat, untuk "membumikan" Pancasila harus ada keterlibatan atau melibatkan semua elemen masyarakat.
Begitu pula untuk mengobati kerinduan terhadap nilai-nilai Pancasila harus melibatkan semua pihak, termasuk pemangku kepentingan, ujar Karlie kepada Antara Kalsel melalui telepon seluler, Ahad malam.
Mantan aktivis mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM d/h Unlam) Banjarmasin mengemukakan pendapatnya itu menjawab masyarakat yang mempertanyakan dan merindukan nilai-nilai luhur, pandangan dan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila.
Wakil rakyat yang bergelar sarjana, magister dan doktor ilmu hukum itu mencontohkan sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila oleh anggota DPRD Kalsel salah satu wujud keterlibatan semua pihak dalam membumikan atau pengobat kerinduan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila.
Contoh lain dalam mengobati kerinduan terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia Pancasila kegiatan sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila yang dia lakukan di SMA Negeri 1 Bakumpai Kabupaten Barito Kuala (Batola) Kalsel akhir pekan lalu.
Menurut Karlie yang juga dosen perguruan tinggi swasta di Kota Banjarmasin itu, terjadinya berbagai konflik berbasis intoleransi agama atau budaya yang semakin kerap bermunculan di daerah seluruh Indonesia salah satu indikator memudar penerapan nilai-nilai Pancasila.
"Memudarnya penerapan nilai-nilai Pancasila bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sudah merupakan harga mati," demikian Karlie Hanafi Kalianda.
Pada kesempatan itu selaku narasumber Staf Ahli DPRD Kalsel, H.Puar Junaidi dalam paparannya antara lain mengatakan, saran langkah-langkah membiasakan dan menyerukan pandangan yang menghargai, menghormati, terbuka, dan moderat.
Selain itu, memperkuat wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, serta menumbuhkan kembali sikap gotong royong yang merupakan budaya asli bangsa Indonesia.
Menurut Puar, radikalisme maupun terorisme bertentangan dengan Pancasila karena paham tersebut tidak sejalan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, musyawarah, dan prinsip keadila.
"Pancasila sebagai benteng agar tidak terpapar paham radikali dan teroris. Masyarakat harus memahami dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tidak mudah terpengaruh berita-berita 'hoax' (bohong) yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan,” demikian Puar Junaidi.