Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD 2025 -2045) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (KLHS RTRW).
"Pemerintah daerah ingin memastikan keterlibatan stakeholder atau prinsip partisipatif untuk mengidentifikasi daftar panjang isu-su strategis ' pembangunan berkelanjutan yang terdiri atas isu sosial-budaya, ekonomi dan lingkungan," ujar Asisten I bidang Pembangunan dan Kesra H Adi Lesmana.
Berdasarkan siaran pers yang diterima, Selasa, Pemkab HSU juga mengundang Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ULM Banjarbaru dan 13 SKPD serta 10 camat se-Kabupaten HSU untuk dapat menghasilkan dokumen KLHS RPJPD dan KLHS RTRW dengan tujuan tepat sasaran, partisipatif, akuntabel dan interaktif.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Hermani Johan menambahkan ide-ide dari berbagai pihak sangat diperlukan agar tercipta komitmen bersama mewujudkan pembangunan di daerah yang berwawasan lingkungan.
"Pembangunan ke depan terlaksana tanpa perlu mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang bisa menimbulkan bencana," kata Hermani.
Kata Hermani, wilayah Kabupaten HSU rentan mengalami banjir, tanah longsor, bahkan kekeringan, sehingga perlu kebijaksanaan dari pemerintah daerah dan swasta dalam melakukan aktivitas pembangunan
FGD menghadirkan nara sumber Prof Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta, M. S dan Tim KLHS HSU yang merupakan anggota tim KLSH ULM Banjarmasin dan Prof. Dr. Ir. Syarifuddin Kadir. M. Si selaku Ketua Tim KLSH ULM Banjarmasin
