Martapura (ANTARA) - Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan gelar Desiminasi Audit Kasus Stunting guna menggali faktor risiko dan memberi intervensi tepat untuk perbaikan status gizi.
Wakil Bupati Banjar yang juga Ketua TPPS Banjar Saidi Idrus Al Habsyi di Kota Banjarbaru, Jumat mengatakan, kegiatan menjadi bahan evaluasi untuk menekan kasus stunting di kabupaten setempat.
"Intervensi melalui rencana tindak lanjut sesuai hasil desiminasi harus kolaborasi antarsektor sehingga penanganan bersifat holistik dan menyeluruh agar perbaikan status gizi signifikan," ujar Said Idrus.
Menurut Said Idrus, meski pun sasaran audit kasus stunting hanya dilakukan pada beberapa desa dan kelurahan, namun dapat menjadi rekomendasi intervensi bagi desa lain dengan permasalahan serupa.
Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan Nyigit Wudi Amini mengatakan, angka stunting di Kabupaten Banjar masih tinggi tapi dengan Audit Kasus Stunting (AKS) diharapkan bisa turun signifikan.
"Melalui AKS dapat diketahui penyebab kasus stunting secara mendetail, seperti sanitasi, ekonomi dan pola asuh yang tidak benar serta dapat diketahui aspek yang paling memengaruhinya," ucap Nyigit.
Kepala Dinsos P3AP2KB Banjar Dian Marliana menjelaskan, Diseminasi Audit Kasus Stunting 1 (AKS 1) ini adalah tahapan ketiga setelah lokus sasaran baduta, calon pengantin, ibu hamil dan ibu pasca salin.
Dian menyebut lokus AKS 1 meliputi empat kecamatan yakni Kecamatan Martapura, Martapura Barat, Astambul dan Karang Intan, dan setelah Diseminasi AKS 1 akan dilakukan monitoring.
"AKS 1 dilakukan agar tidak terjadi lagi kasus serupa seperti pola asuh yang salah agar tidak terulang lagi di kecamatan lain dan kertas kerja tim pakar menjadi sasaran terhadap AKS 1 itu," tuturnya.
Dikatakan, setelah intervensi serentak pada semua kecamatan beberapa waktu lalu, angka stunting di Kabupaten Banjar turun menjadi 23 persen dari angka stunting sesuai SSGI sebesar 30,1 persen.
Sementara itu, peserta diseminasi AKS 1 adalah TPPS Banjar, camat wilayah sasaran, kepala puskesmas, koordinator penyuluh KB, dan tim pendamping keluarga, tim pakar AKS serta stakeholder terkait.
