Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mewacanakan moratorium perkebunan kelapa sawit di negeri ini mendapat tanggapan positif.
Anggota komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Drs Muharram dalam perbincangan dengan wartawan di Banjarmasin, Senin, menyambut positif wacana moratorium perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Namun Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel tersebut tidak memberi keterangan lebih jauh, kecuali hanya menyatakan menyambut positif wacana orang nomor satu di negeri ini (RI1) untuk moratorium perkebunan kelapa sawit.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewacanana moratorium perkebunan kelapa sawit di Indonesia, alasannya antara lain tingkat produksi tergolong kecil atau tidak seimbang dengan keadaan lahan sebagai dampak dari usaha tanaman komoditas tersebut.
Pada kesempatan terpisah, pengamat pertanian di Kalsel H Hasmy Fadillah Akbar mengatakan, tanaman kelapa sawit termasuk rakus air.
Oleh sebab itu, persawahan yang di sekelilingnya dapat kebun kelapa sawit, maka sawah tersebut tak akan berfungsi lagi karena airnya cepat kering, lanjut alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) yang berkampus di Banjarbaru.
Mantan anggota DPRD Kalsel dan pensiunan pejabat Dinas Pertanian tingkat provinsi tersebut menunjuk contoh persawahan Desa Kunyit Kabupaten Tanah Laut (Tala), sekitar 65 kilometer timur Banjarmasin, sawah itu tidak berfungsi lagi seiring keberadaan kebun kelapa sawit.
"Menurut masyarakat setempat, sebelum keberadaan kebun kelapa sawit, persawahan mereka masih bisa untuk bercocok tanam padi, tapi kini tidak memungkinkan lagi buat menanam padi," demikian Hasmy.
Di Kalsel dengan luas sekitar 37.000 kilometerpersegi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota juga banyak terdapat perkebunan kelapa sawit, antara lain di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu (Tanbu), Tala, Tapin dan Kabupaten Tabalong.
