Banjarmasin (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Oktober ini telah berhasil mengamankan aset infrastruktur ketenagalistrikan sebanyak 566 bidang sertifikat tanah dari total target 783 bidang.
Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PLN UIP KLT Basuki Rahman mengatakan aset tersebut meliputi Kalimantan bagian Selatan, Timur dan Utara.
"Hal ini sebagai bentuk usaha korporasi dalam mendapatkan kepastian hukum terkait status kepemilikan aset perusahaan serta meminimalisir adanya permasalahan lahan di masa mendatang," ujarnya, melalui keterangan tertulis kepada ANTARA di Banjarmasin, Sabtu.
Capai pada 2022 ini bisa diraih, kata dia, karena pihaknya aktif berkoordinasi dengan stakeholder terkait, khususnya dalam hal ini Kantor Pertanahan di tingkat daerah, mengingat lokasi aset yang perlu disertifikasi tersebar di seluruh kabupaten kota di tiga provinsi di Kalimantan itu.
Tidak mudah untuk mendapatkan semua sertifikat itu, kata dia, terdapat beberapa tantangan dalam proses sertifikasi diantaranya ; saat proses balik nama maupun pemecahan hak, masih banyak terdapat sertifikat warga yang belum balik nama atas kepemilikannya.
"Lalu terdapat juga tantangan di lapangan di mana akses menuju bidang tapak tower yang akan disertifikasi sulit dilalui. Namun hal itu tidak mengurangi semangat juang tim gabungan PLN dan BPN," ujarnya.
Kesuksesan itu, jelasnya, tidak lepas dari kerjasama yang dilakukan sebelumnya Penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh 56 General Manajer Unit Induk PLN se-Indonesia dengan 33 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi seluruh Indonesia, dan dilakukan di Kantor Pusat PLN.
Penandatanganan itu, kata dia, disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN dan Plt Direktur Utama PLN serta jajaran Direksi PLN pada 12 November 2019 lalu.
“Kami mengapresiasi kinerja ATR/BPN dalam mendukung pengamanan aset PT PLN (Persero), di mana sejak tahun 2019 hingga sekarang sejumlah 2.106 bidang telah terbit sertifikatnya. Kami optimis dengan kerja sama dan kolaborasi yang baik target yang masih tersisa akan dapat tercapai”, tutup Basuki.
