Jakarta (ANTARA) - Guna menjamin ketersediaan hewan qurban bagi masyarakat dalam menghadapi Idul Adha 1443 Hijriah pada awal Juli 2022, pemerintah mempercepat penanganan virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang tengah menyerang hewan ternak di Indonesia saat ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin langsung Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait Penanganan dan Pengendalian PMK yang digelar secara daring, Rabu (8/6), mengatakan akan terus mengawasi secara mingguan dan mengikuti secara teknis.
"Ini sesuai dengan permintaan Bapak Presiden, penanganannya kami buat sampai mikro. Kami tangani seperti penanganan pandemi COVID-19, karena ini sangat mempengaruhi perekonomian rakyat,” kata Airlangga dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Pemerintah terus melakukan berbagai upaya penanganan PMK, mulai dari pembentukan Gugus Tugas Penanganan Virus PMK yang rencananya sampai dengan di tingkat kecamatan/desa, serta pusat krisis yang berkolaborasi dengan TNI/Polri beserta instansi terkait lainnya.
Selain itu, dilakukan pula pembatasan lalu lintas ternak, distribusi bantuan obat, vitamin, disinfektan ke daerah, penyiapan vaksin darurat (impor tiga juta dosis), serta pembuatan vaksin dalam negeri oleh Pusat Veteriner Farma Kementerian Pertanian (Kementan).
Kemudian, dilakukan pelatihan penanganan PMK kepada petugas kesehatan hewan sebanyak 17.050 orang, sosialisasi dan komunikasi publik, serta kerja sama dengan TNI, Polri, Pemda, dan pihak terkait.
Dalam Rakortas tersebut, Airlangga turut mengarahkan agar alat tes kesehatan untuk sapi diadakan, sehingga data yang didapat benar-benar merupakan hasil tes dan bukan hanya berbasis penglihatan mata. Vaksinasi juga diharapkan diperbanyak, mengingat populasi hewan yang banyak dan agar tidak sampai menular ke hewan lain.
Terkait izin edar obat, pendistribusian obat, dan surat keterangan kesehatan hewan, diharapkan Kementan dan kementerian/lembaga terkait bisa menyegerakan dan mempermudah prosesnya.
“Pak Mentan, tolong juga diidentifikasi para peternak yang terkena dampak dari adanya penyakit ini dan kami akan mintakan restrukturisasi awal, terutama di daerah-daerah yang termasuk dalam 163 kabupaten/kota,” katanya.
Dirinya menilai penanganan secara mikro sangat penting, begitu pula sertifikat kesehatan hewan dan pengawasan. Untuk itu, perlu dibuat Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) kepada 18 provinsi dan 163 kabupaten/kota guna mempercepat penanganan virus tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kakorbinmas Baharkam Polri, dan Ketua Komisi Fatwa-Majelis Ulama Indonesia mendukung semua arahan Menko Airlangga dan akan segera menindaklanjuti hasil Rakortas.
Adapun perangkat pemerintah daerah yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Timur juga sepakat bergerak cepat menangani dan mengendalikan PMK ini lantaran wabah berdampak langsung kepada perekonomian rakyat, terutama bagi para peternak.
berita sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Banjarbaru meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terutama pada hewan kurban, baik sapi maupun kambing.
Kepala DKP3 Kota Banjarbaru Abu Yajid Bustami, Kamis, mengatakan, pihaknya sudah menurunkan dokter hewan dan petugas melakukan pengecekan ke kandang peternak maupun pengumpul hewan kurban.
"Sejumlah dokter hewan dibantu petugas sudah mendatangi kandang milik peternak maupun pengumpul hewan kurban guna mengecek dan mengetahui ada tidaknya PMK," ujar dia di sela kunjungan ke lapangan.
Menurut Yajid, yang baru dua hari dilantik sebagai Kepala DKP3 Kota Banjarbaru, pihaknya mendampingi petugas mendatangi peternak di Loktabat Selatan dan pengumpul besar di Loktabat Utara
Hasil pemeriksaan, tidak ditemukan hewan kurban terutama pada sapi yang terserang PMK, sehingga aman dan sehat dijadikan hewan kurban hingga dagingnya tidak berbahaya dikonsumsi manusia.
"Sejauh ini memang tidak ditemukan PMK baik pada sapi dan kambing, tetapi kami tetap waspada dengan melakukan pemeriksaan di kandang peternak maupun pengumpul besar terkait kesehatan hewan," ucapnya.
Dikatakan, merebaknya wabah PMK yang terjadi di Pulau Jawa maupun daerah lainnya berdampak pada pasokan hewan kurban baik sapi maupun kambing sehingga stoknya jauh lebih terbatas dibanding tahun lalu.
"Pengumpul hewan kurban tidak bisa mendatangkan sapi dan kambing karena wabah PMK sehingga stok terbatas dan menguranginya jumlah hewan kurban yang didatangkan untuk Idul Adha," ungkapnya.
Meski pun demikian, pihaknya yakin stok hewan kurban lokal mencukupi kebutuhan hingga menjelang Hari Raya Idul Adha karena ketersediaan hewan secara keseluruhan melebihi kebutuhan yang diperkirakan.
"Stok hewan kurban yang berada di pengumpul dan peternak sebanyak 1.300 ekor dan kebutuhan saat Idul Adha diperkirakan 900 ekor sehingga jumlahnya masih mencukupi untuk hari raya kurban nanti," katanya.
