Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Jerman terus meningkatkan kerja sama di sektor industri, di mana saat ini terdapat sekitar 250 perusahaan multinasional Jerman yang melakukan bisnis di Indonesia, dengan nilai investasi sebesar 182,3 juta dolar AS dan nilai perdagangan bilateral sebesar 6,0 miliar dolar AS pada 2021.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2022 tumbuh 5,10 persen, sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional dan upaya mencapai kondisi yang lebih hijau, berkelanjutan, dan inklusif.
"Transformasi ini diharapkan mendukung Indonesia mencapai target Sustainable Development Goals,” ujar Menko Perekonomian lewat keterangannya diterima di Jakarta, Jumat.
Untuk semakin mempererat kerja sama dan meningkatkan investasi, kedua negara menyelenggarakan German-Indonesia Business Round Table bertepatan dengan kunjungan Presiden Republik Federasi Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Indonesia pada 16 Juni 2022.
Dalam kesempatan itu, hadir State Secretary at the German Ministry for Economic Affairs and Climate Action Anja Hajduk, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan dimoderatori oleh Managing Director EKONID JanRönnfeld.
Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mempertahankan stabilitas dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi global. Sehingga, perlu kerja sama dengan berbagai pihak.
“Yang terpenting, Indonesia menantikan konklusi awal dari Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang menjadi dasar kerja sama ekonomi,” jelasnya.
Ia mengatakan, perusahaan Jerman tertarik pada bidang infrastruktur, transformasi digital, transisi energi, dan sustainability. Adapun perusahaan yang hadir bergerak dalam bidang bidang digital, database, infrastruktur, juga terkait financial inclusion dan future energy.
“Dalam rangka kerja sama 70 tahun Indonesia-Jerman, banyak hal yang bisa didorong, terutama dalam posisi Jerman yang sedang memimpin G7, dan Indonesia memimpin G20,” ujar Airlangga.
Presiden Joko Widodo telah meluncurkan peta jalan “Making Indonesia 4.0” pada April 2018. Sejak saat itu, perusahaan-perusahaan industri di Indonesia mulai memanfaatkan momentum tersebut untuk mengakselerasi penerapan industri 4.0. Pertemuan tersebut membahas topik-topik utama dalam sektor industri, meliputi digitalisasi, infrastruktur dan sustainability.
Saat ini terdapat dua perusahaan Indonesia yang ditunjuk menjadi global lighthouse oleh World Economic Forum (WEF), yaitu Schneider Electric Batam dan Petrosea. Selain perusahaan global lighthouse, ada tiga perusahaan national lighthouse dan lima perusahaan Industri 4.0 Lighthouse di Indonesia.
"Saya ingin menginformasikan bahwa hari ini, kami menambahkan salah satu perusahaan Jerman di Indonesia sebagai perusahaan Industri 4.0 Lighthouse, yaitu Infineon Technology,” ujar Menperin.
Infineon Technology merupakan salah satu perusahaan global yang memproduksi semikonduktor. Per hari ini, perusahaan tersebut memproduksi sekitar 1,4 miliar chip per tahun dan merencanakan penambahan investasi 4-5 kali lipat dari kapasitas saat ini.
“Ini strategi kita untuk memperkuat industri semikonduktor di Indonesia,” jelas Agus.
Dalam pertemuan antarnegara tersebut, hadir beberapa perwakilan industri dari Indonesia mempresentasikan gambaran perkembangan sektor manufaktur di Indonesia, terutama terkait digitalisasi, infrastruktur, dan sustainability, best practice yang dijalankan, serta peluang-peluang bisnis yang bisa dimaksimalkan.
Delegasi Indonesia memaparkan peluang pengembangan sektor industri dengan potensi dan kemampuan yang telah dimiliki selama ini.
Dalam topik digitalisasi, perwakilan TUV Rheinland Indonesia dan TOKOPEDIA memaparkan tren digitalisasi industri di Indonesia serta peran e-commerce di Indonesia dalam mendukung pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Sedangkan untuk topik infrastruktur, perwakilan SIEMENS Indonesia dan Telkomsel memaparkan tentang kebutuhan infrastruktur modern dalam pengembangan ekonomi. Selanjutnya, dalam topik sustainability perwakilan Indolakto menjelaskan bahwa ekonomi berkelanjutan membutuhkan model bisnis yang sesuai.
Berita sebelumnya,
Jerman siap menerima pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai pekerja asing yang dapat memenuhi kebutuhan 260.000 sumber daya manusia di berbagai sektor untuk beberapa tahun ke depan.
Sekretaris Utama BNP2TKI Tatang Budie Utama Razak dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin mengatakan Jerman menyatakan bahwa berdasarkan assesment dalam beberapa tahun ke depan, dibutuhkan sekitar 260.000 pekerja asing dengan alokasi 146.000 diberikan untuk calon pekerja dari negara non-Uni Eropa, mulai dari skilled worker, specialist dan experts.
Keseriusan Jerman untuk mendatangkan pekerja dari Indonesia disampaikan pada saat pertemuan dengan delegasi RI yang dipimpin oleh Sekretaris Utama BNP2TKI Tatang Budie Utama Razak, dalam Workshop Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan di KBRI Berlin pada Kamis (17/10).
Untuk memenuhi kebutuhan pekerja asing tersebut, Jerman menerapkan mekanisme penempatan dengan skema kerja sama pemerintah (government to government/G to G).
Baca juga: Menyemai masa depan di negeri Malaysia
Ia mengatakan dalam waktu dekat penandatanganan letter of intent (LoI) dan juga memorandum of understanding (MoU) untuk mengatur mekanisme proses rekrutmen dan penempatan itu akan dilakukan.
Sebagai langkah awal, kata Tatang, PMI yang akan dikirim ke Jerman adalah tenaga perawat. Pihak Jerman akan membiayai sepenuhnya proses penempatan, termasuk untuk pelatihan bahasa Jerman selama enam bulan di Indonesia, sebelum dikirim ke Jerman.
Para Calon PMI dalam program ini tidak dikenakan biaya dan ketika calon PMI tersebut tiba di Jerman akan mendapatkan gaji sebesar 2.000 Euro (sekitar Rp32 juta). Setelah lulus recognation test, PMI akan mendapatkan gaji sebesar 2.400 Euro (sekitar Rp38 juta).
"Upaya penempatan pekerja terampil Indonesia ke Jerman ini merupakan peluang besar untuk menembus pasar kerja negara-negara Eropa dan negara maju lainnya," ujar Tatang.
Sejalan dengan Undang-Undang yang baru Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan akan segera lahirnya Badan baru pengganti BNP2TKI, Pemerintah Indonesia akan terus berupaya meningkatkan PMI yang terampil dan profesional, menekan angka PMI low level dan beresiko tinggi, serta mencegah PMI nonprosedural.
Baca juga: Selama 2019 NTT terima 73 jenazah pekerja migran
"Dengan demikian akan terwujud pekerja migran dan keluarganya yang sejahtera sebagai aset bangsa," katanya.
