Banjarbaru (Antaranews Kalsel) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Selatan Martinus mengatakan, proses pembangunan jembatan Selat Pulau Laut Kabupaten Kotabaru menunggu persetujuan komisi jembatan.
"Rencana pembangunan hampir final, tinggal menunggu persetujuan tim komisi jembatan panjang dan terowongan Indonesia," ujarnya di Kota Banjarbaru, Selasa.
Ia mengatakan, jika persetujuan diperoleh dari tim pusat tersebut maka pembangunan megaproyek yang diperhitungkan menghabiskan dana Rp4 triliun itu bisa diwujudkan.
Ditekankan, pihaknya optimistis tim komisi jembatan panjang terowongan Indonesia menyetujui pembangunan jembatan yang memiliki bentang mencapai 6 kilometer itu.
"Kami optimistis tim menyetujui pembangunan jembatan yang akan sangat dirasakan manfaat positifnya itu," ujar Martinus yang juga menjabat Penjabat Wali Kota Banjarbaru itu.
Sebelumnya, anggota komisi III DPRD Kalsel Fikri mengatakan, ada tiga syarat yang harus dipenuhi sebelum membangun jembatan sesuai usulan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Tiga syarat yang harus dipenuhi yakni perencanaan teknik secara rinci atau DED, hasil uji kelayakan serta rencana pascapembangunan jembatan tersebut," ungkapnya.
Dikatakan, apabila tiga syarat itu dipenuhi maka tim Kemenpupera akan turun ke lapangan untuk memastikan pembangunan jembatan tersebut bisa dilaksanakan sesuai tahapan.
Disisi lain, komitmen Pemprov Kalsel maupun Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu yang menjadi titik pembangunan jembatan sangat dibutuhkan.
"Hasil pengecekan Kemenpupera dan komitmen pihak terkait menjadi bahan pertimbangan pusat memberi bantuan atas jembatan penghubung dua kabupaten itu," ujarnya.
Pembangunan jembatan Selat Pulau Laut dengan bentang mencapai 6 kilometer itu menggunakan sistem sharing dalam pendanaannya yang diperhitungkan mencapai Rp4 miliar.
Dana pembangunan diperoleh dari Pemprov Kalsel sebesar Rp500 miliar dan Pemkab Kotabaru-Tanah Bumbu masing-masing Rp250 miliar, sisanya bantuan dari pusat.
"Pemprov Kalsel mengalokasikan dana sebesar Rp50 miliar pada 2015 dan juga telah menganggarkan dana sebesar Rp69 miliar untuk bantuan tahap kedua," katanya.
