Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Administrator Kesehatan Indonesia, Wahyu Purnomo Wulan, di Banjarmasin Rabu mengatakan, pemerintah saat ini sedang melakukan reformasi terhadap dua hal.
"Yakni, penyederhanaan reformasi birokrasi, dan pembangunan sumber daya manusia untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang ramping, struktur dan dengan kaya fungsi dengan melalui pemenuhan kualitas sumberdaya manusia yang terampil dan memiliki ilmu pengetahuan dan tekhnologi," katanya.
Dikatakan, pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pemantapan pegawai negeri sipil dan jabatan fungsionalmerupakan bentuk implementasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
"PNS atau aparatur sipil negara (ASN) yang telah memenuhi persyaratan wajib diangkat dalam jabatan fungsional sesuai formasi dan mekanisme dalam jabatan fungsional," ujarnya.
Mengantisipasi hal tersebut, di mana saat ini sudah ada 30 jenis jabatan fungsional kesehata, salah satunya adalah jabatan fungsional administrator kesehatan atau yang dikenal dengan Adminkes.
Kalau mengacu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, bahwa Adminkes masuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagai tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan.
"Sehingga Adminkes ini memiliki tugas menganalisis kebijakan terkait administrasi pelayanan, akreditasi, perijinan dan sertifikasi," tandasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Sulkan mendukung terbentuknya organisasi profesi di bidang kesehatan.
Semenetara itu, Dewan Pengurus Daerah Kalsel periode 2021 – 2025, di antaranya, Heriadi, Hj Mardiyah Hayati, Maya Fauzi, dan Siti.
Pewarta: *Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
