Informasi yang Antara Kalsel terima melalui WA, Sabtu (27/11), bahwa wakil rakyat yang duduk di "Senayan" dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan asal daerah pemilihan (Dapil) II Kalsel tersebut mengemukakan itu saat pertemuan dengan manajemen PT Pertamina Unit Pemasaran VI Depot Banjarmasin.
Diungkapkan, tahun ini (2021) Kalsel hanya mendapat jatah 254.934 Kilo Liter (KL), lebih sedikit dari Kalimantan Barat (Kalbar) yakni jumlah 392.023 KL. Sementara kota elpiji kisaran 907.000 Metik Ton (MT).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel dan Pertamina beralasan penambahan kuota agar kelangkaan BBM tak kembali terjadi lagi di provinsi yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota tersebut.
Sales Area Manager PT Pertamina Kalselteng, Drestanto Nandiwardhana menyatakan, pihaknya bersama Pemprov Kalsel sepakat supaya penambahan kuota mencapai 572.000 KL Solar dan 102.000 MT elpiji.
"Yang agak berat memang selisih antara kuota Solar," kata Drestanto Nandiwardhana saat pertemuan dengan anggota DPR RI Novri dan DPRD Kalsel di Kantor PT Pertamina Unit Pemasaran VI Depot Banjarmasin, Jumat (26/11).
Dia juga menyampaikan dugaan penyebab kelangkaan BBM jenis solar terus terjadi, terlebih jika harga batu bara dan minyak sawit sedang mahal.
Pasalnya, menurut dia, karena Kalsel merupakan daerah yang berisian perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara, sehingga diduga masih ada oknum yang memakai BBM subsidi untuk aktivitas tersebut.
"Bayangkan harga solar non subsidi per liter sekitar Rp12 ribu sedangkan yang subsidi hanya Rp5 ribu. Ketika ada selisih harga yang cukup jauh ada oknum yang memanfaatkan itu," sambungnya.
Oleh sebab itu selain penambahan kuota, perlu kesadaran masyarakat dan pengawasan Satgas untuk menertibkan hal tersebut.
Sementara Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Ina Yuliana mengatakan, Pemprovnya sudah membentuk Satgas yang untuk mengatasi itu.
Ia mengatakan, bahwa Pemprovnya bekerjasama dengan aparat Kepolisian, TNI, Intelijen, Kejaksaan, Pertamina serta unsur Forkopimda lainnya untuk mengatasi dugaan penyelewengan tersebut.
"Satgas kita sudah jalan, kalian tidur kita jalan. Masih ada (penyelewengan) karena kita belum cukup mensosialisasikan," aku Ina.
Sementara Novri menyatakan untuk penambahan kuota BBM dan Elpiji, dia akan kembali mendatangi Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk mempertanyakan lagi hal tersebut.
"Saya tambah juga nanti, karena saya juga di Komisi VII," tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI tersebut kepada wartawan.
Novri juga minta tingkatkan kinerja Satgas guna mengurangi potensi penyelewengan dua jenis bahan bakar keperluan masyarakat.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syarifuddin SE MAP yang akrab dengan sapaan Bang Dhin juga mengingatkan supaya tim yang terlibat lebih efektif.
"Dengan kerja yang lebih efektif penyelewengan tersebut akan hilang dengan sendirinya," ujar politikus muda dari PDI Perjuangan tersebut.
"Makanya kita minta Satgas, itu yang sudah disusun lebih efektif," tegas Bang Dhin.
