Tanjung (ANTARA) - Bupati Tabalong Anang Syakhfiani mengikuti rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Provinsi Kalimantan Selatan yang diinisasi Kantor Kementerian Hukum dan Ham Divisi Keimigrasian di Kota Banjarmasin.
Sebagai salah satu anggota TIMPORA Kalsel Anang mengatakan selama ini koordinasi dan sinergi dengan Kanwil Hukum & HAM Provinsi Kalimantan Selatan, Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalsel dan instansi lainnya terus ditingkatkan untuk mengawasi 55 orang asing yang berada di Tabalong,
"Pengawasan selama ini berjalan dengan lancar, tentu dengan dukungan dari Kanwil Hukum dan HAM, Kantor Imigrasi maupun Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan," jelas Anang Syakhfiani.
Mengingat Sumber Daya Alam yang melimpah di Kabupaten Tabalong khususnya dan Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya menjadi salah satu magnet yang menarik Orang Asing untuk menetap dan beraktifitas.
Untuk meminimalisir pelanggaran yang baik administratif dan kejahatan trans nasional pengawasan sinergis berbagai institusi dan lembaga berwenang khususnya yang tergabung dalam TIMPORA.
Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej yang hadir dan membuka secara resmi Rapat Koordinasi TIMPORA Kalsel mengatakan perlu adanya penguatan koordinasi dan peningkatan pengawasan secara bersama - sama instansi berwenang,
"TIMPORA harus memperkuat koordinasi dan melaksanakan kegiatan pengawasan gabungan. Tidak cuma itu, sinergi intelijen antar anggota di TIMPORA juga penting," kata Eddy.
Wamen Kumham Republik Indonesia juga menambahkan meski di masa pandemi COVID-19 saat ini jumlah orang asing tidak sebanyak dibanding sebelum pandemi, namun tak mengurangi risiko terjadinya pelanggaran orang asing karena itu pengawasan tak boleh kendor.
Sementara itu Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalsel, Teodorus Simarmata menambahkan hampir semua tenaga asing di Kabupaten Tabalong sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19.
Untuk diketahui, TIMPORA yang di daerah dikomandoi Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham juga terdiri dari sederet instansi dan lembaga lainnya termasuk TNI-Polri, Kejaksaan, BIN, BNN, Kemenag, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah.
