"Kita akan bawa hasil rapat koordinasi hari ini ke Rakernas semoga mendapat respon," ujar Ketua PABPDSI Kalsel Syahbuddinnor di Amuntai, Selasa (19/10).
Syahbuddinnor mengatakan, beberapa permasalahan masih dihadapi pengurus didaerah diantaranya belum memiliki kesekretariatan sendiri dan bervariasinya tunjangan daerah.
Tunjangan bagi anggota BPD tidak merata di setiap kabupaten/kota tergantung lobi dan kondisi APBD sedangkan sebagian pengurus daerah juga belum maksimal membenahi internal kepengurusan.
"Kita terima masukan ada pengurus yang hanya menerima tunjangan sebesar Rp100.000 perbulan, tapi ada juga yang sampai Rp2.000.000 perbulan jadi belum merata,"kata Syahbuddinnor.
Sehingga pengurus PABPDSI Kalsel mengajukan draf peraturan Gubernur untuk standar tunjangan anggota BPD se Kalsel.
Ia mengatakan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa tidak sekedar berfungsi mengawasi melainkan memberi solusi permasalahan yang ada di desa, mengayomi semua pihak dan menampung aspirasi masyarakat.
"Kendalanya seringkali komunikasi antara BPD dengan pemerintah desa kurang begitu baik sehingga aspirasi anggota BPD juga kurang maksimal, padahal BPD yang mengesahkan APBDes," terangnya.
Pada rapat koordinasi daerah tersebut juga dibicarakan mengenai iuran anggota dan persiapan menghadapi Rakernas di Bandung 21-26 Nopember mendatang.
Ia mengatakan, berdasarkan saran pengurus pusat, setidaknya setiap pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran operasional bagi pengurus PABPDSI provinsi sebesar Rp25 juta pertahun.
Syahbuddinnor berterima kasih kepada Pemkab HSU khususnya Bupati H Abdul Wahid HK yang membantu memfasilitasi pelaksanaan Rakorda PABPDSI di Kota Amuntai.
Rencananya Rakorda akan diagendakan setiap tiga bulan berpindah-pindah tempat pelaksanaannya di kabupaten/kota tujuannya agar pemerintah daerah setempat mengetahui keberadaan organisasi BPD tersebut.
Bupati HSU membuka Rakorda PABPDSI se Kalsel ini menyambut gembira karena pertama kali Rakorda PABPDSI memilih tempat pelaksanaan di Kabupaten HSU.
Kehadiran organisasi yang memayungi anggota BPD dinilai positif oleh orang nomor satu di HSU ini, karena menurutnya semakin banyak organisasi yang memikirkan daerah semakin baik.
"BPD penting bagi pemerintah sebab menjadi mitra yang membantu pemerintahan didesa khususnya, semain banyak yang memikirkan daerah makin baik,"katanya.
Wahid mengatakan, Pemkab HSU akan mendukung keberadaan organisasi PABPDSI didaerah dan mengharapkan terjalin koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah desa.
