Banjarbaru (ANTARA) - Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sjamsudin Noor Banjarmasin di Kalimantan Selatan Kolonel Pnb Yulmaizir Chaniago mengatakan setiap penerbang drone wajib memiliki sertifikasi sebagai tanda kemampuan menerbangkan drone.
"Setiap drone yang diterbangkan harus
dipertanggungjawabkan demi untuk keselamatan dan keamanan bersama," terang dia di Banjarbaru.
Diakui Yulmaizir, penggunaan drone oleh masyarakat saat ini semakin banyak. Drone banyak digunakan di sektor lain seperti pertanian, pertambangan, bahkan hobi aeromodelling dan videografi. Oleh karena itu, aturan menerbangkan drone perlu terus disosialisasikan agar dapat menjamin keselamatan bagi semua pihak.
Dia menegaskan, untuk keselamatan dunia kedirgantaraan maka pengguna drone harus ditertibkan agar tidak membahayakan bagi orang lain khususnya bidang penerbangan.
"Kalau ada masyarakat menggunakannya tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan segera dilaporkan, yang bersangkutan akan diberikan sanksi," tegasnya.
Sebagai langkah awal menertibkan penerbang drone, Lanud Sjamsudin Noor pun telah mengggelar pelatihan sertifikasi drone Basic Remote Pilot (BRP) yang dimaksudkan agar para pilot drone di wilayah Kalimantan Selatan betul-betul memahami aturan, kreatif dan aman.
Paban II Puan Potdirga Spotdirga TNI AU Kolonel Pnb Agung Sasongkojati sebagai pimpinan instruktur latihan saat memberikan pembekalan menyampaikan beberapa materi pokok tentang bagaimana penggunaan dan pengoperasian drone yang benar dan tepat, perawatan dan pemeliharaan drone, serta aturan dan ketentuan peraturan pemerintah tentang penggunaan drone, diantaranya PP No 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara serta Permenhub lainnya yang terkait.
"Bagi yang telah menyelesaikan pelatihan, Dispotdirgaau melalui FASI memberikan lisensi sebagai tanda kemampuan mereka menerbangkan drone ataupun wahana aeromodelling sekaligus telah memenuhi faktor keamanan negara dan keselamatan penerbangan," kata Agung yang juga Ketua Drone Indonesia.
