Barabai (ANTARA) - Lebih dari 100 hari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) H Aulia Oktafiandi dan H Masyah Sabri. Sesuai janjinya dulu fokus dalam penanganan pasca banjir di Kabupaten berjuluk Murakata tersebut sampai saat ini kinerja nyatanya belum nampak terlihat.
Hal itu disampaikan langsung oleh anggota DPRD Kabupaten HST Yajid Fahmi, Selasa (29/6) di Barabai. Ia mengkritisi kinerja pemerintahan yang terkesan lamban dalam mengambil kebijakan terkait penanganan banjir, padahal sangat urgent bagi masyarakat khususnya di wilayah yang rawan banjir.
Ia memberikan contoh seperti belum direalisasi dan cairnya bantuan dari BNPB untuk warga yang terkena dampak banjir Januari lalu dan mengakibatkan rumah rusak parah dan hilang.
"Kita juga mendengar bahwa pembebasan lahan untuk pembangunan rumah tersebut belum selesai," katanya.
Lebih tegas lagi ia mengkritisi tidak dianggarkannya pembangunan jembatan permanen tahun ini di wilayah Kecamatan Batu Benawa dan Hantakan. "Hal ini sangat berdampak sekali terhadap perekonomian warga sekitar, karena jembatan itu sangat urgent menjadi akses masyarakat untuk pergi bertani dan berkebun.
"Bahkan warga bersama relawan harus patungan beli bahan beberapa kali dalam membangun jembatan darurat yang hancur setiap kali air sungai Hantakan meluap," katanya.
Menurutnya, warga di sekitar sana bahkan sempat mengeluh, karena saking tidak diperhatikan dan tidak menjadi prioritas pemerintahan saat ini.
Selain itu, Ia mengungkapkan, hal sederhana saja yang tidak membutuhkan anggaran terlalu banyak juga terkesan lamban bahkan belum dilakukan, seperti normalisasi sungai yang tertutup lumpur dan sampah pasca banjir di beberapa desa yang mengakibatkan warga tidak bisa bertani. "Seperti sungai di Desa Aluan, Kasarangan dan Kayu Rabah," kata Yajid.
"Jadi, kami para anggota DPRD mempertanyakan kinerja pemerintah saat ini yang terkesan lamban dalam mengambil kebijakan, namun terlihat tegas dalam memutus kontrak para tenaga kotrak di beberapa SKPD," katanya.
Bupati HST H Aulia Oktafiandi yang saat dikonfirmasi tidak ada di kantor dan sedang tugas luar, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Ainur Rafiq saat dihubungi mengaku bahwa memang belum ada pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah terkait penanganan pasca banjir, selain hunian sementara (Huntara).
Namun pihaknya telah melakukan perpanganan Masa Transisi Pemulihan Pasca Bencana agar penanganannya lebih fokus dan berlanjut.
"Terkait pembangunan rumah bantuan dari BPBD itu masih berproses dan teknisnya sudah berjalan. Yang pastinya Pemerintah terus melakukan pembenahan secara bertahap, tidak mesti harus 100 hari keierja Bupati masalah itu langsung selesai, namun tetap berlanjut secara simultan.
Ia menyatakan saat ini masih di posisi pertengahan anggaran, jadi belum bisa melakukan pembangunan dengan Biaya Tak Terduga (BTT). "Yang pastinya Bupati kita masih komitmen membantu warga dan melakukan pembenahan pasca banjir ini," tuntasnya.
Baca juga: Ratusan kendaraan aset Pemkab HST nunggak pajak, ada yang sampai sembilan tahun
Baca juga: Kantor eksKP2T yang tidak terpakai sering dijadikan tempat mojok
Baca juga: Keuangan Pemkab HST sedang tidak baik-baik saja
