Orari HSS sampaikan rencana musyawarah lokal

Silaturrahmi Bupati HSS H Achmad Fikry bersama pengurus Orari lokal HSS (Fathurrahman/Diskominfo HSS/Antarakalsel)

Saat ini Orari Lokal HSS cukup memiliki pamor di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), karena merupakan lokal pertama yang memiliki repeater di Banua Enam yang mampu menjangkau area Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng), bahkan luar pulau,

Kandangan (ANTARA) - Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H. Achmad Fikry menerima kunjungan beberapa pengurus lokal Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (Orari) Kabupaten HSS, di ruang kerjanya.

Ketua Dewan Pengawas dan Penasehat (DPP) Orari HSS, H Yusran Fahmi, di Kandangan, Rabu (24/2) mengatakan, kedatangan mereka selain bersilaturrahmi, sekaligus juga untuk mengharapkan arahan dari bupati guna menghadapi Musyawarah Lokal (Muslok) Orari HSS yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, yang pasti kami akan selalu siap sedia untuk membantu pemerintah daerah, terutama dalam penyebaran informasi yang berguna kepada anggota dan masyarakat pada umumnya," katanya.

Baca juga: HSS tuan rumah UNAR II Kalsel tahun 2019

Dijelaskan dia, kepengurusan Orari Lokal HSS masa bakti 2015-2020 sudah berakhir, agenda seharusnya muslok sudah dilaksanakan pada Oktober 2020, namun karena dalam masa pandemi, maka tertunda hingga saat ini.

Muslok Orari HSS sendiri akan segera diselenggarakan secepatnya, dengan mengedepankan protokol kesehatan. Rencananya musyawarah lokal ini nanti hanya akan melibatkan perwakilan kecamatan sebanyak 50 orang, dari total 400 lebih anggota Orari di HSS.

"Saat ini Orari Lokal HSS cukup memiliki pamor di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), karena merupakan lokal pertama yang memiliki repeater di Banua Enam yang mampu menjangkau area Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng), bahkan luar pulau," katanya.

Baca juga: HSS gelar sosialisasi aplikasi online IAR dan KTA Orari

Bupati HSS H Achmad Fikry, mengatakan terkait keinginan anggota Orari yang mengharapkan andaikan ada anggota kepengurusan nantinya yang berasal dari ASN, ia menyatakan tidak keberatan.

Menurut dia, sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan berorganisasi dan memberikan sumbangsih yang terbaik, tidak menjadi masalah.

Keuntungannya kalau ada anggota pengurus yang berasal dari ASN, lebih mudah untuk berkomunikasi dengan pihaknya selaku pemerintah daerah.

Begitupun juga akan lebih cepat dalam berkoordinasi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, walaupun dalam kondisi nonformal. Namun juga berpesan bahwa sebagai ASN tentu tak bisa mencurahkan perhatian sepenuhnya untuk organisasi, karena mereka punya tugas utama sebagai pelayan masyarakat.