Banjarmasin (ANTARA) - DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur yang juga membidangi perhubungan bicarakan jasa kepelabuhanan dengan PT Pelindo III (Persero) di Surabaya, Jawa Timur (Jatim).
"Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Sahrujani menyatakan, pertemuan/konsultasi dengan PT Pelindo III tersebut perlu sebagai salah satu upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) kita," ujarnya seperti dikutip staf Humas Setwan setempat, Sarkani SAg melalui WA-nya, malam Kamis.
"Optimalisasi PAD tersebut melalui pengelolaan alur ambang Sungai Barito dan jasa kepelabuhanan," lanjut staf Juru Bicara (Jubir) Setwan Kalsel itu mengutip keterangan Ketua Komisi III DPRD setempat yang juga politikus senior Partai Golkar.
Ketika bersama dengan Direktur Teknik Pelindo III Boy Robyanto di Surabaya (2/12) tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kalsel mengatakan, bahwa PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers) yang merupakan perusahaan patungan dengan bidang usaha pengelolaan alur pelayaran telah berubah menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
"Dengan perubahan menjadi BUP, maka PT Ambapers yang berpatungan dengan Pelindo III harus menyesuaikan dengan regulasi baru yang saat ini dalam proses, dan diharapkan sebagai peluang optimalisasi PAD," ujar Sahrujani.
"Optimalisasi PAD tersebut antara lain melalui perluasan objek pungutan jasa alur dan kenaikan tarif pungutan jasa alur, kerja sama pengelolaan jasa kepelabuhanan lainnya seperti usaha bongkar muat, depo petikemas, pemanduan dan lain-lain yang berkaitan kepelabuhanan," tegas Sahrujani.
Sementara itu, Direktur Teknik Pelindo III yang sebelumnya pernah bertugas selama satu tahun sebagai Asisten Manager di Pelindo Regional Kalsel menyampaikan terima kasih atas kedatangan Komisi III DPRD tersebut ke Pelindo III di Surabaya.
"Berkaitan dengan pengembangan kepelabuhanan ke depan daerah Jorong Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalsel akan menjadi masa depan pengembangan pelabuhan Banjarmasn," ungkap Direktur Teknik Pelindo III tersebut.
"Pengembangan itu terutama untuk menyokong pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), karena pelabuhan di Banjarmasin berada di sungai sehingga tidak bisa lagi untuk dikembang," demikian Boy sebagaimana dikutip staf Jubir Setwan Kalsel.
