Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Imam Suprastowo mengungkapkan, hasil pertanian di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota secara rata-rata surplus.
"Seperti halnya beras, daging unggas dan telur sudah surplus," kutip staf Humas Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel M Ricky Herald saat menyertai studi komparasi Komisi II yang juga membidangi pertanian tersebut ke Jawa Tengah (Jateng) melalui WA-nya, malam Kamis.
"Terkecuali daging yang berasal dari ruminansia (hewan pemamah biak seperti sapi dan kambing)," lanjut staf Juru Bicara (Jubir) Setwan Kalsel tersebut mengutip keterangan Komisi II lembaga legislatifnya.
Namun Ketua Komisi II DPRD Kalsel tersebut memperkirakan, karena masyarakatnya masih kurang mengonsumsi makanan yang sehat, terutama ibu hamil sehingga bayi itu kekurangan gizi.
Sebagai sebab akibat dari kekurangan gizi dalam waktu lama tersebut Kalsel masuk sepuluh besar nasional masalah "stunting" yaitu suatu kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak).
Oleh karena itu, Komisi II DPRD Kalsel juga sedang mengupayakan agar provinsinya bisa lepas dari 10 besar stunting di Indonesia, di antaranya dengan mencontoh penerapan Pasar Mitra Tani yang dikelola Dinas Pertahanan Pangan (Dishanpan) Jateng.
Posisi stunting di Kalsel yang cukup tinggi menjadi perhatian Komisi II DPRD setempat yang juga membidangi pangan, dan karenanya pula turut berupaya mendorong percepatan penurunan keterbelakangan anak-anak sejak usia dini di provinsinya tersebut.
Senada dengan Ketua Komisinya dari PDIP itu, anggota Komisi ll tersebut, Aris Gunawan menambahkan, stunting terjadi tidak lepas dari pengaruh tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah.
Ia mencontohkan nelayan di Kotabaru (kabupaten paling timur Kalsel) yang cenderung menjual ikan segar hasil tangkapan mereka dan rela memakan ikan yang kualitasnya kurang bagus atau malah tidak mengkonsumsi ikan sama sekali karena hasil terjual.
“Saya berharap Dishanpan Kalsel dapat lebih sering melakukan monitoring ke kabupaten/kota di Kalsel, dalam rangka menjamin ketersediaan pangan maupun mutu pangan masyarakat," pinta politikus muda Partai Gerindra itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalsel Dr. Ir. H. Suparno, MP mengatakan, pada prinsipnya selain menjaga ketersedian pangan selama tiga bulan ke depan, pihaknya juga mendistribusikan hingga ke tingkat perorangan, termasuk menstabilkan harga pangan.
Terkait upaya percepatan penyelesaian stunting di Kalsel, khususnya di Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Kotabaru, dia mengatakan, pihaknya tahun 2021 selain akan melakukan sinkronisasi program dengan Pemerintah Pusat, juga melakukan pengawasan ketat terhadap bahan makanan pokok.
Selain itu, mendorong peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi ikan segar dan sayuran sehat, demikian Suparno seperti dikutip staf Humas Setwan Kalsel.
Hasil pertanian Kalsel rata-rata surplus
Kamis, 3 Desember 2020 7:18 WIB