Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPR-RI Habib Nabiel Fuad Almusawa berpendapat, tidak perlu ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, tapi tetap ketatkan BBM bersubsidi tersebut.
Menurut legislator asal pemilihan Kalimantan Selatan itu kepada wartawan di Banjarmasin, Jumat, ada hal positif yang perlu ditindaklanjuti pascapercobaan penerapan pembatasan BBM bersubsidi oleh Pemerintah beberapa hari lalu yaitu meningkatnya konsumsi pertamax secara signifikan.
"Kalau betul meningkatnya konsumsi pertamax secara signifikan, berarti banyak masyarakat yang sebenarnya siap beli pertamax. Namun karena selama ini BBM bersubsidi tersedia banyak dan mudah didapat maka mereka lebih memilih beli yang murah," paparnya.
Dari pemberitaan, ungkapnya, Depo Pertamina Rewulu Yogyakarta memasok pertamax lima kali lipat dari biasanya saat Pemerintah memberlakukan percobaan pembatasan BBM bersubsidi beberapa hari lalu.
"Sebelum ada pembatasan, pasokan pertamax hanya 40 ton/hari. Sementara saat ada pembatasan, pasokan Pertamax mencapai 200 ton/hari," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengutip pemberitaan baru-baru ini.
Menurut dia, kebijakan pembatasan perlu dilanjutkan. Kepada masyarakat perlu diberi pilihan, beli BBM murah tapi antre dan kehilangan banyak waktu atau beli BBM non subsidi yang mahal tapi tidak kehilangan waktu.
"Masyarakat yang mampu tentu akan memilih kehilangan sedikit uang dibandingkan mereka kehilangan banyak waktu," ujar wakil rakyat yang menyandang gelar insinyur dan magister bidang pertanian tersebut.
"Yang terpenting stok pertamax harus selalu tersedia di SPBU. Jangan sampai untuk beli pertamax pun harus antre panjang atau lama," tambah alumnus Instittut Pertanian Bogor (IPB) Jawa Barat (Jabar) itu.
Persoalan tersebut, menurut dia, awalnya masyarakat akan terkejut dengan kondisi baru ini. "Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat akan bisa beradaptasi dan menjadi hal yang biasa," lanjutnya.
Tatkala sudah menjadi biasa, tambahnya, maka Pemerintah bisa mengurangi volume BBM bersubsidi secara bertahap sampai pada taraf volume yang tidak membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jebol.
"Jadi untuk mengamankan APBN dilakukan dengan mengurangi volume BBM bersubsidi secara bertahap, bukan dengan menaikkan harganya," saran anggota Komisi IV DPR-RI itu.
Ia menyatakan, secara pribadi tidak setuju dengan opsi menaikan harga BBM bersubsidi. "Kenaikan harga BBM sudah pasti akan berdampak pada kenaikan harga semua bahan kebutuhan hidup," ujarnya.
Karena dengan harga-harga yang sekarang saja, menurut dia, banyak masyarakat yang tidak bisa menjangkaunya. "Apalagi bila harga-harga naik lagi, mereka akan semakin susah," katanya.
"Masyarakat yang sudah terentaskan dari kemiskinan, akan jatuh miskin lagi," demikian Habib Nabiel.
