Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Ketua Badan Pengawas Pemilu Pusat, Muhammad meminta, semua kepala daerah harus netral pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014.
Permintaan itu disampaikan saat pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholder Pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres dan Pilwapres), di Landasan Ulin Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa.
Menurut Ketua Bawaslu Pusat itu, kenetralan kepala daerah dalam Pilpres dan Pilwapres tersebut, penting, guna mencapai pemilu yang bersih, berintegritas dan damai.
"Karena itu, para kepala daerah harus netral, jangan ikut-ikutan kampanye atau menjadi ketua tim pemengangan calon presiden dan wakil presiden," sarannya.
"Sebab kalau seorang kepala daerah tidak netral bisa meresahkan masyarakat setempat," lanjutnya pada Rakor Stakeholder Pengawas Pilpres dan Pilwapres yang berlangsung mulai 17 Juni 2014 selama tiga hari itu.
Ia menambahkan, dengan ketidak netralan kepala daerah tersebut, berarti tidak mencontohkan demokrasi dalam memilih capres-cawapres sesuai hati nurani.
"Terus terang saya menyayangkan ada salah seorang gubernur di wilayah Sulawesi yang terang-terangan menyatakan diri sebagai ketua tim sukses salah satu capres, bahkan menyatakan akan memenangkan di daerahnya sebanyak 75 persen," ujarnya.
Ia menilai, pernyataan seorang gubernur yang tersebar hingga media massa itu tidak patut ditiru kepala daerah lain. Meskipun kepala daerah tersebut seorang ketua partai politik (parpol) di wilayahnya.
"Yang saya salut juga dengan salah satu gubernur di Pulau Sulawesi itu, yang menyatakan dirinya di posisi netral, tidak ikut berkampanye atau menjadi ketua tim pemenangan salah satu capres, meski dia menjadi ketua parpol di daerahnya," ucapnya.
Ia mengatakan, Bawaslu sangat erat memegang komitmen para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menyatakan akan tetap netral pada Pilpres dan Pilwapres mendatang.
"Sikap atau komitmen TNI dan Polri tersebut hendaknya diikuti pula oleh para PNS, termasuk kepala daerah. Maksudnya tidak menunjukkan diri ikut berkampanye," demikian Muhammad./e
Bawaslu Minta Kepala Daerah Harus Netral
Selasa, 17 Juni 2014 21:20 WIB
...kenetralan kepala daerah dalam Pilpres dan Pilwapres tersebut, penting, guna mencapai pemilu yang bersih, berintegritas dan damai."