Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Kalangan DPRD Kotabaru, Kalimantan Selatan, melalui Fraksi Amanat Pembangunan, mendorong pemerintah daerah setempat segera menyelesaikan pembangunan rumah sakit tipe B, di Stagen, Kotabaru.
Ketua Fraksi Amanat Pembangunan, Muhammad Arif SH, di Kotabaru, Senin mengatakan, saat ini pembangunan rumah sakit yang refresentatif, seperti rumah sakit kelas B sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat rumah sakit kelas C yang ada masih banyak kekurangan.
"Kotabaru sangat kekurangan tenaga kesehatan khususnya dokter ahli/ sepesialis, untuk itu pemkab harus memprioritaskan penyelesaian rumah sakit tipe B yang kini dalam proses pembangunan, puskesmas dan sarana prasarana, agar masyarakat yang berobat tidak perlu keluar daerah, serta perlu penyediaan obat yang tepat guna dan tepat sasaran," kata Muhammad Arif.
Bidang pendidikan lanjut dia, masih perlu penanganan serius dalam pengetasan buta huruf/ aksara. Selain itu juga perlu diperhatikan adanya pemerataan penyebaran guru-guru di seluruh wilayah, karena adanya dugaan tidak meratanya tenaga pengajar di daerah-daerah kecamatan.
Rekomendasi lainnya, bidang pertanian yang merupakan tanggapan akhir terhadap LKPJ bupati, Fraksi Amanat Pembangunan gabungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menekankan perlunya program menghidupkan kembali daerah lumbung padi dalam rangka swasembada bagi petani.
Sementara bidang perindustrian dan investasi, masih perlunya peningkatan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan. Mempercepat program peningkatan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan sebagai upaya menuju Kotabaru sebagai Kota Minapolitan.
Masih menurut Muhammad Arif, di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, perlunya pelatihan dan pemerataan kesempatan kerja melalui kewirausahaan. Perhatian serius terhadap kelangsungan warga Transmigran, termasuk menyangkut asset-aset mereka yang masih bermasalah.
Tidak kalah penting yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemkab Kotabaru, khususnya melalui Dinas Sosial agar meningkatkan kinerjanya dalam rangka pendataan dan penanggulangan masalah kemiskinan di Bumi Saijaan ini.
Lebih lanjut Fraksi Amanat Pembangunan dalam rekomendasinya menyorot kinerja Bidang Pekerjaan Umum (PU), yang sangat menyayangkan ditarik dan tidak difungsikannya UPTD yang seyogyanya diperuntukkan perbaikan dan pemeliharaan jalan di daerah-daerah kecamatan.
"Untuk mempermudah penghitungan dan pengawasan penggunaan anggaran perbaikan jalan dan jembatan, maka perlu pengklasifikasian jalan dan jembatan yang disusun di seluruh kecamatan di Kotabaru," ujarnya.
Pada kesempatan itu Muhammad Arif mewakili Fraksinya mengapresiasi pemkab dalam pembangunan jalan sumbangan dari pihak ketiga, namun pihaknya mengingatkan agar pemberian hibah tersebut tetap sesuai peraturan dan perundang-undangan.
Terpisah, H Akhmad Rivai, MSi, saat menjabat Kepala Dinas Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman Kotabaru, mengatakan, penyelesaian pembangunan RSUD di Stagen, Kotabaru ditargetkan senilai Rp168 miliar.
Tahap pertama dialokasikan Rp10 miliar, tetapi yang terealisasi sekitar Rp7 miliar, tahap kedua, dialokasikan Rp5 miliar, sehingga total yang sudah terealisasi pembangunan RSUD senilai Rp12 miliar.
Rivai menambahkan, saat ini Dinas Cipta Karya berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terkait lainnya, membentuk payung hukum untuk program pembangunan RSUD dengan sistem tahun jamak atau "multi years".
"Kita sangat berhati-hati dan tidak mau gegabah, proses pembangunan multi years bisa dipersalahkan, atau dianggap melanggar hukum," ucapnya.
Rivai menegaskan, rencananya Pemkab Kotabaru menuntaskan pembangunan RSUD dengan dua tahun anggaran. Melalui APBD Kotabaru 2014 pemerintah mengalokasikan Rp64 miliar dan APBD berikutnya, dialokasikan dana sekitar Rp92 miliar.
"Rencana awal, sebelum mempertimbangan inflasi, pembangunan fisik RSUD Rp168 miliar," ucapnya.
