Legislatif akan panggil BLHD bahas banjir

Kotabaru (ANTARA) - Legislatif Kabupaten Kotabaru akan memanggil Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) setempat guna mengkonfirmasi dan membahas permasalahan banjir dan kerusakan lingkungan yang diduga akibat kegiatan pertambangan di Pulau Laut dan sekitarnya.

Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis mengaku prohatin atas rusaknya lingkungan di sejumlah wilayah yang mengakibatkan musibah banjir dan tanah longsor ketika intensitas hujan tinggi.

"Dalam beberapa hari terakhir kita melihat terjadi banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Kotabaru, seperti Desa Selaru dan sekitarnya di Kecamatan Pulau Laut Tengah, Desa Teluk Gosong dan sekitarnya di Kecamatan Pulau Laut Timur, Senakin dan Geronggang dan sekitarnya," kata Syairi.

Bahkan yang terparah banjir juga terjadi di ibu kota kabupaten yang hampir dipastikan tiap tahun terus berulang, yang kondisinya kian parah karena selain makin tinggi luapan air juga meluas ke sejumlah titik.

Diketahui guyuran hujan dalam beberapa hari beruntun, mengakibatkan sebagian besar wilayah Kabupaten Kotabaru dilanda banjir, pohon tumbang dan tanah longsor, selain menimbun ruas jalan Berangas Km4 Desa Sigam, erosi tanah lonsor juga menimbun dua buah rumah di Jl Hasan Basri Desa Semayap.

Banjir melanda tersebar di sejumlah kecamatan diantaranya Desa Pudi Kecamatan Kelumpang Utara, Desa Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah hingga Desa Sekandis Kecamatan Tanjung Semalantakan. Demikian halnya yang terjadi di Pulau Laut, banjir dan pohon tumbang serta tanah longsor terjadi di sejumlah daerah diantaranya Desa Sigam Kecamatan Pulau Laut Sigam, Desa Seratak dan Teluk Gosong Kecamatan Pulau Laut Timur.

Bahkan kondisi banjir terparah dialami warga di Kecamatan Pulau Laut Utara tempat ibukota Kabupaten Kotabaru, ketinggian air hingga pinggang orang dewasa merata di sejumlah titik seperti Jl Agus Salim, Baharu Utara, Jl Yakut dan sekitarnya, Jl Mawar serta sebagian Jl Veteran.

Terkini dan masih berlangsung air bah melanda di Desa Selaru dan sekitarnya, hingga kemudian bupati meninjau dan membagikan bantuan kepada warga terdampak.

"Memang ada informasi banjir yang terjadi di Pulau Laut akibat rusaknya lingkungan yang disebabkan aktivitas pertambangan di daerah itu," kata Syairi.

Untuk itu legislatif akan langsung turun ke lapangan meninjau kondisi sebenarnya, selain itu juga berencana menggelar rapat kerja dengan mengundang sejumlah pihak terkait diantaranya BLHD setempat.