Kandangan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kali berturut-turut, hasil penilaian ini disampaikan langsung Kepala BPK RI Pewakilan Provinsi Kalimantan Selatan(Kalsel) Tornanda Syaifullah dalam Video Conference (Vidcon).
Ia mengatakan, dari daftar ini terlihat bahwa beberapa daerah di Kalsel menunjukkan tingkat penyelesaian yang baik atau telah menindaklanjuti temuan BPK, nilai yang paling tinggi yakni kabupaten HSS, Hulu Sungai Utara(HSU), Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.
"Dengan tingginya tingkat penyelesaian, dan adanya temuan dan rekomendasi BPK yang segera ditindaklanjuti ini menunjukkan komitmen yang penuh dari kepala daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang lebih baik," katanya, Selasa (16/6).
Dijelaskan dia, seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalsel berhasil mempertahankan opini WTP, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih ada dua daerah di Kalsel yang berada di bawah rata-rata nasional.
Baca juga: Gubernur Kalsel apresiasi keberhasilan raihan opini WTP enam kali HSS
Namun menurut dia secara umum tingkat penyelesaian sebanyak 82 persen atau berada di atas rata-rata Nasional, dan berdasarkan hasil dari penilaian BPK maka Pemkab HSS di bawah kepemimpinan Bupati HSS H Achmad Fikry kembali meraih dan mempertahankan WTP dari BPK RI selama tujuh kali berturut-turut.
Bupati HSS H Achmad Fikry, mengatakan bersyukur masih bisa mempertahankan penilaian opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kalsel, dan dari pemaparan Kepala BPK Perwakilan Kalsel tadi, harus ada korelasi antara opini yang diperoleh dengan pelayanan kepada masyarakat.
"Berbagai indikator tadi digambarkankan oleh Kepala Perwakilan, sepeti kemiskinan, pengangguran, IPM dan sebagainya sudah tentu menjadi catatan kita ke depan. Selain itu, setelah kita menerima dokumen tersebut, kita akan segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut," katanya.
Menurut dia, menjadi semangat bersama untuk terus meningkatkan kinerja, sehingga nanti akan koreksi lagi berbagai titik lemah, agar tahun depan minimal bisa mempertahankan opini ini.
Baca juga: BPKP Kalsel lakukan pendampingan SIMDA Integrated Pemkab HSS
Opini bukanlah sasaran akhir, melainkan sasaran antara, sasaran akhirnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di HSS dan bagaimana setiap Rupiah dari anggaran pemerintah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, mengingat adanya pandemi COVID-19, penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah diserahkan secara virtual oleh perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan kepada 13 kepala daerah kabupaten dan kota se Kalsel.
Hasil pemeriksaan LKPD ditandatangani oleh kepala daerah dan ketua DPRD, untuk selanjutnya diserahterimakan secara virtual dengan cara menunjukan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Vidcon hasil penilaian BPK diikuti Pemkab HSS di ruang Media Center Sekretariat Daerah Pemkab HSS, turut berhadir Kepala Bakeuda Nanang Fahrurazi Muhammad Noor, serta pejabat terkait lainnya.
