Banjarmasin (ANTARA) - Sejumlah pekerja yang mengatasnamakan Forum Pekerja Non Formal terdampak COVID-19 menemui Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan yang juga membidangi ketenagakerjaan, di Banjarmasin, Rabu.
Kedatangan para pekerja lepas atau nonformal itu ke "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) menyampaikan keluhan bahwa mereka belum mendapatkan bantuan sosial (bansos) terkait dengan penanganan dampak COVID-19.
Mereka berharap segera mendapatkan bansos tersebut, karena sulit berusaha, terlebih dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Mereka menyebut hasil "usaha sehari habis makan sehari" atau tidak berlebihan.
Menanggapi keluhan atau harapan mereka, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel M. Lutfi Saifuddin menyatakan pihaknya akan segera membicarakan persoalan tersebut dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat provinsi setempat.
"Pemerintah provinsi (pemprov) atau Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalsel harus cepat tanggap terhadap permasalahan pekerja nonformal yang keadaan kehidupan/perekonomian mereka dari hasil cari 'sehari habis makan sehari'," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.
Baca juga: Ketua DPRD Kalsel membantu APD kepada Polres Tanah Bumbu
Baca juga: Taspen bayar THR pensiunan PNS mulai 15 Mei 2020
Baca juga: Forum pekerja non formal temui DPRD Kalsel terkait PSBB
Anggota DPRD Kalsel dua periode itu, juga menyarankanr tim gugus tugas tingkat provinsi dan kabupaten/kota meningkatkan koordinasi terkait dengan penanganan bantuan terhadap mereka yang terdampak COVID-19.
Begitu pula Forum Pekerja Non Formal, katanya, tidak hanya ada di tingkat provinsi, tetapi juga kabupaten/kota se-Kalsel dan membantu pemerintah daerah setempat dalam pendataan terhadap sesama rekan yang senasib guna lebih memudahkan pemberian bantuan.
Perwakilan para pekerja nonformal yang datang ke "Rumah Banjar" Kalsel itu, yang menyampaikan aspirasi, antara lain penjaja/pedagang barang-barang kelontongan, penarik becak, dan buruh/pekerja lepas.
"Kita berharap dana sebesar Rp19 miliar tahap pertama untuk bansos terhadap mereka yang terdampak COVID-19, terutama para pekerja nonformal tepat sasaran, bukan penerima program keluarga harapan (PKH)," katanya.
Lutfi mengatakan penerima PKH sudah pasti mendapatkan bansos setiap bulan Rp600.000 per kepala keluarga.
