Sekretaris Komisi II bidang ekonomi keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Burhanuddin berharap pemerintah provinsi bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Harapan wakil rakyat dari Partai Bintang Reformasi (PBR) itu merupakan salah satu "oleh-oleh" studi banding Komisi II DPRD Kalsel ke Sulawesi Utara (Sulut) belum lama ini, demikian Burhanuddin,  Minggu (27/3).

Sekretaris Fraksi PBR DPRD Kalsel itu mengaku terkesan dengan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dalam hal pengelolaan APBD setempat, sehingga mendapat penilaian WTP dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

"Menurut keterangan pihak Pemprov Sulut, dalam hal pelaksanaan pengelolaan APBD tampaknya permasalahan yang dihadapi tidak jauh beda dengan Kalsel," ungkapnya menjawab ANTARA Banjarmasin.

Namun salah satu kunci keberhasilan Pemprov Sulut meraih predikat WTP dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, yaitu pada pelaporan upaya penertiban aset daerah yang terkesan seperti momok, tandasnya.

Sebagai contoh Kalsel sendiri, selama ini hanya bisa meraih predikat Wajar Dengan Pengeculaian (WDP) dalam pelaksanaan pengelolaan APBD, karena masalah aset daerah yang selalu menjadi permasalahan, lanjutnya.

"Ke depan, aset daerah Kalsel hendaknya terkelola dengan baik dan benar, sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan permasalahannya yang itu-itu juga dalam setiap tahun pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah," demikian Burhanuddin.

Dalam triwulan pertama 2011, Komisi II DPRD Kalsel tercatat dua kali melakukan studi banding ke "Bumi Nyiur Melambai" Sulut, tapi dengan obyek atau sasaran yang berbeda.

Pada studi banding pertama ke provinsi paling utara Pulau Selebes (Sulawesi) atau yang berbatasan dengan Negara Philipina itu, fokus Komisi II DPRD Kalsel terhadap pembangunan bidang perikanan dan keluatan.

Sedangkan kunjungan kerja yang kedua kali ke tanah perjuangan Pahlawan Nasional Samratulagi itu, dengan fokus mempelajari pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang mendapat predikat WTP./shn*C


Editor : Imam Hanafi

COPYRIGHT © ANTARA 2026