Kandangan (ANTARA) - Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan H Syafrudin Noor mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
"Evaluasi BPKP Perwakilan Kalsel merupakan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance," kata bupati dalam sambutan audiensi atas hasil evaluasi oleh Kepala BPKP Perwakilan Kalsel Ayi Riyanto, di Kandangan, Rabu.
Diterangkan bupati, hal ini terutama dalam hal perencanaan, penganggaran, dan peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terintegrasi di seluruh OPD.
Baca juga: DPRD HSS usulkan pemkab sediakan pojok baca guna tingkatkan literasi
Bupati juga berharap setiap OPD agar sebelum menginput berbagai perencanaan dan penganggaran agar selalu berkonsultasi dengan BPKP, agar proses di perjalanan dan pemeriksaan mudah, minim dari kesalahan.
"Tata keloloa keuangan kita saat ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dengan adanya perubahan peraturan yang terbaru," ujarnya.
Dan ini menurut bupati yang harus diperhatikan agar tidak menyalahi aturan pusat, dan momentum evaluasi agar bisa dijadikan perbaikan berkelanjutan di masa mendatang guna meminimalisir penyimpangan.
Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Kalsel Ayi Riyanto menyoroti sedikit kekurangan dan kekeliruan data dalam beberapa bidang perencanaan.
Baca juga: Pemkab HSS kembali raih opini WTP BPK RI untuk ke-12 kali berturut-turut
"Khususnya lima bidang yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan prevalensi Stunting dan pemberdayaan UMKM," ungkapnya
Audiensi sendiri merupakan tugas dari BPKP pada bidang pendampingan sekaligus pengawasan guna memastikan berbagai program pembangunan daerah berjalan secara akuntabel, efisien, dan tepat sasaran.
Untuk memperkuat pelaksanaan SPIP yang terintegrasi di lingkungan Pemkab HSS, diakhir acara dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh bupati, sekda, serta seluruh kepala OPD yang ada.
