Presiden Jokowi minta tambang emas ilegal dihentikan

Jakarta (ANTARA) - Presiden Jokowi memerintahkan agar penambahan emas ilegal yang menyebabkan perambahan hutan di provinsi Banten segera dihentikan agar tidak menyebabkan bencana pada masa mendatang.

"Yang di Lebak Provinsi Banten kita lihat memang ini karena perambahan hutan karena menambang emas secara ilegal. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Gub, Pak Bupati agar ini dihentikan," kata Presiden Joko Widodo di Kampung Parakan Santri, Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong, Banten pada Selasa.

Baca juga: Enam penambang emas selamat setelah 15 jam terkurung longsoran di Bogor

Banjir bandang terjadi di kabupaten Lebak, Banten pada Rabu (1/1), sedikitnya ada 19 bangunan sekolah mengalami kerusakan yang tersebar di enam kecamatan. Ratusan rumah terisolasi karena akses jalan terputus dan atas bencana itu, pemerintah Kabupaten Lebak pun menetapkan status tanggap darurat mulai 1 hingga 14 Januari 2020.

"Tidak bisa lagi karena keuntungan 1, 2, 3 orang kemudian ribuan yang lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini. Tadi dilaporkan ada 23 jembatan penting yang menghubungkan antardesa, antarwilayah, ini minta agar segera diselesaikan," tambah Presiden.

Sebelum meninjau ke Lebak, Presiden juga menyambangi Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang mengalami bencana banjir bandang.

"Tadi saya sudah perintah ke Menteri PU (Pekerjaan Umum) agar dalam 3-4 bulan ini semua sudah bisa diselesaikan dan juga ada sekolah yang rusak 19. Nanti saya juga perintah juga Kemendikbud dan Kementerian PU agar ini segera diperbaiki," ungkap Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, rumah yang rusak dilaporkan oleh Bupati Lebak mencapai 1.410 rumah.

"Nanti akan kita data di lapangan secara lengkap apakah memungkinkan untuk direlokasi karena melihat banjir yang besar seperti ini jadi harus direlokasi tapi lahannya di mana nanti biar bupati yang akan menyampaikan," tambah Presiden.

Baca juga: Timbunan emas di Jatim, berkah atau musibah?

Untuk mengantisipasi puncak musim hujan pada Januari dan Februari, Presiden juga memerintahkan agar bupati dan walikota memberikan peringatan dini kepada warga.

"Sudah disampaikan dari sebulan yang lalu agar seluruh gubernur bupati dan wali kota untuk memberikan peringatan-peringatan secara dini untuk tempat-tempat yang kemungkinan rawan terjadinya longsor. Kita sudah tahu kok tempatnya. Kepala daerah tahu semua, banjir, banjir bandang di mana. Diberikan peringatan-peringatan sehingga masyarakat waspada dan hati-hati setiap hujan lebat langsung," ungkap Presiden.

Presiden menegaskan pentingnya kewaspadaan dari seluruh masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

"Saya kira yang paling penting kewaspadaan kita semuanya," tegas Presiden.